Siapa Dennie Arsan Fatrika? Ketua Majelis Hakim yang Kini Resmi Dilaporkan Tom Lembong

Suara.com - Mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong, mengambil langkah hukum dengan melaporkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang telah memvonisnya dalam kasus impor gula. Langkah tersebut disampaikan oleh tim kuasa hukumnya kepada Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY).

Majelis yang memutus perkara Tom Lembong diketuai oleh Dennie Arsan Fatrika. Siapa sebenarnya Dennie Arsan, dan bagaimana profil kekayaannya? Simak informasinya berikut ini.

Status Jabatan dan Pangkat

Melansir laman resmi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Dennie Arsan Fatrika saat ini menjabat sebagai Hakim Madya Utama dengan pangkat Pembina Utama Muda (IV/c).

Ia dikenal sebagai sosok hakim karier yang telah malang melintang di berbagai pengadilan negeri di Indonesia, mulai dari Sulawesi Barat, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Jawa Barat, hingga DKI Jakarta.

Kariernya di dunia hukum dimulai sejak ditugaskan di Pulau Sumatra, dan kini dipercaya menangani perkara besar di PN Jakarta Pusat, termasuk kasus yang melibatkan Tom Lembong.

Riwayat Karier Dennie Arsan Fatrika

Berikut daftar perjalanan karier Dennie dari awal sebagai calon hakim hingga kini menjadi hakim senior di ibu kota:

• Calon Hakim PN Karawang (1999)
• Hakim PN Mamuju, Sulawesi Barat (2003)
• Hakim PN Lubuk Basung, Sumatra Barat (2007–2010)
• Hakim PN Lubuk Linggau, Sumatra Selatan (2010–2013)
• Hakim PN Bogor, Jawa Barat (2013–2015)
• Wakil Ketua PN Sabang, Aceh (2015–2016)
• Wakil Ketua PN Baturaja, Sumatra Selatan (2016–2018)
• Ketua PN Baturaja, Sumatra Selatan (2018–2020)
• Hakim PN Bandung, Jawa Barat (2020–2021)
• Wakil Ketua PN Bogor, Jawa Barat (2021)
• Ketua PN Karawang, Jawa Barat (2021–2023)
• Hakim PN Jakarta Pusat (2023–sekarang)

Kasus Tom Lembong dan Ketegasan di Sidang

Dalam sidang kasus korupsi kuota impor gula, Dennie memimpin majelis hakim yang menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan kepada Tom Lembong. Ia juga sempat menegur posisi duduk terdakwa yang dianggap tidak sopan.

“Sebentar, mohon maaf... posisi duduk yang baik saja, tidak perlu disilangkan kakinya,” ujarnya dalam persidangan.

Tom pun langsung meminta maaf dan memperbaiki posisi duduknya. Sikap ini dinilai sebagai bentuk ketegasan Dennie dalam menjaga etika ruang sidang.

Baca Juga: Meski Sudah Bebas Berkat Abolisi Presiden, Tom Lembong Tetap Lakukan Perlawanan ke MA karena Ini

Kekayaan Capai Rp4,3 Miliar

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 31 Desember 2024, Dennie melaporkan total kekayaan senilai Rp4.313.850.000. Rinciannya:

• Properti: 3 bidang tanah/bangunan di Bogor senilai Rp3,15 miliar
• Kendaraan: Mitsubishi Pajero, Toyota Innova, Yamaha N-Max — total Rp900 juta
• Harta bergerak lainnya: Rp153,85 juta
• Kas/setara kas: Rp460 juta
• Utang: Rp350 juta

Kekayaan tersebut merupakan gabungan bersama sang istri yang berprofesi sebagai advokat. Sebagian aset juga disebut berasal dari warisan keluarga.

Tom Lembong Laporkan 3 Hakim ke Pengadilan Tipikor

Tom Lembong, resmi melaporkan tiga hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta ke Mahkamah Agung (MA), Senin (4/8).

Ketiga hakim tersebut merupakan majelis yang menjatuhkan vonis pidana terhadap dirinya dalam kasus korupsi importasi gula periode 2015–2016.

Anggota tim kuasa hukum Tom, Zaid Mushafi, menyebutkan bahwa laporan tersebut dibuat sebagai bentuk dorongan agar ada evaluasi dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Ia menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk membalas dendam, melainkan komitmen kliennya terhadap keadilan.

“Dia (Tom Lembong) ingin ada evaluasi, dia ingin ada koreksi. Agar keadilan dan kebenaran dalam proses penegakan hukum di Indonesia ini bisa dirasakan oleh semuanya,” ujar Zaid saat memberikan keterangan di Gedung MA, Jakarta.

Ketiga hakim yang dilaporkan terdiri dari Ketua Majelis Dennie Arsan Fatrika, serta dua hakim anggota, Alfis Setyawan dan Purwanto S. Abdullah.

Zaid menegaskan bahwa abolisi yang diterima Tom tidak menghentikan langkah hukumnya. Menurutnya, sang mantan menteri tetap berkomitmen untuk mencari keadilan dan mengoreksi proses hukum yang dijalaninya.

“Pak Tom ini tidak semata-mata setelah dia bebas ya udah, kita selesai. Enggak, dia komitmen dengan perjuangannya. Ada yang harus dikoreksi, ada yang harus dievaluasi,” tegasnya.

Salah satu alasan utama pelaporan, lanjut Zaid, adalah sikap salah satu hakim anggota yang dinilai tidak menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Dalam proses persidangan, hakim tersebut dianggap lebih menonjolkan anggapan bersalah sejak awal terhadap kliennya.

“Yang menjadi catatan adalah ada salah satu hakim anggota yang menurut kami selama proses persidangan itu tidak mengedepankan presumption of innocent. Dia justru mengedepankan asas presumption of guilty. Seolah-olah Pak Tom ini sudah pasti bersalah, tinggal cari saja alat buktinya. Padahal tidak boleh seperti itu dalam proses peradilan,” jelasnya.

Selain Mahkamah Agung, kuasa hukum Tom Lembong juga berencana melaporkan kasus ini ke Komisi Yudisial, Ombudsman RI, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Seperti diketahui, Tom Lembong divonis 4 tahun dan 6 bulan penjara serta denda Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan dalam kasus korupsi importasi gula.

Ia dinilai bersalah karena menerbitkan surat persetujuan impor gula kristal mentah kepada 10 perusahaan tanpa melalui koordinasi lintas kementerian maupun rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp194,72 miliar.

Namun, pada 1 Agustus 2025, Tom Lembong resmi menghirup udara bebas dari Rutan Cipinang setelah menerima abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Ia keluar dari tahanan pada pukul 22.05 WIB, usai Keputusan Presiden diserahkan pihak Kejaksaan ke pihak Rutan.

Sebagai informasi, abolisi merupakan kewenangan presiden untuk menghentikan proses hukum pidana terhadap seseorang.

Hak ini diberikan atas pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan tidak menghapus status hukum terdakwa, tetapi menghentikan proses penuntutan atau pelaksanaan hukuman yang belum dijalani sepenuhnya.