Babak Baru Kasus Tom Lembong: Komisi Yudisial Turun Tangan, Nasib Hakim di Ujung Tanduk?

Suara.com - Komisi Yudisial (KY) bergerak cepat menanggapi laporan dari mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh majelis hakim yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi importasi gula.

Laporan tersebut secara resmi telah diterima KY pada Senin (4/8) melalui kuasa hukum Tom Lembong. Menanggapi hal ini, Juru Bicara KY menegaskan pihaknya akan segera memproses laporan tersebut.

“KY segera memverifikasi dan menganalisis laporan. Oleh karena itu, kami berharap kuasa hukum TL (Tom Lembong) segera melengkapi persyaratan laporan,” kata Anggota dan Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata dalam keterangan yang diterima di Jakarta, dilansir Antara, Selasa (5/8/2025).

Mukti menjelaskan bahwa KY telah menerima laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) terhadap majelis hakim yang terkait. Ia juga menyatakan bahwa kasus ini sudah menjadi perhatian KY sejak awal.

“KY telah mengawal kasus ini karena menarik perhatian publik melalui tugas pemantauan persidangan. Sesuai tugas dan fungsinya, KY akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan merespons cepat dengan memeriksa dan mempelajari laporannya terlebih dahulu,” ujar Mukti Fajar.

Lebih lanjut, Mukti Fajar membuka kemungkinan untuk memanggil dan memeriksa majelis hakim yang dilaporkan guna mendalami dugaan pelanggaran KEPPH. Ia berkomitmen untuk menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.

“Keadilan akan ditegakkan dan tidak ragu untuk merekomendasikan sanksi apabila terbukti adanya pelanggaran kode etik hakim,” tegasnya.

Sebagai informasi, dalam kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada 2015–2016, Tom Lembong divonis pidana empat tahun dan enam bulan penjara serta denda Rp750 juta karena terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp194,72 miliar.

Namun, pada 1 Agustus 2025, Tom Lembong resmi bebas dari Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang, Jakarta, setelah menerima abolisi dari Presiden Prabowo Subianto.