Suara.com - PDI Perjuangan (PDIP) kembali menegaskan sikap politik 'abu-abu' mereka di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Partai banteng moncong putih ini ngotot akan mengambil peran sebagai kekuatan penyeimbang, sebuah posisi yang berarti tidak masuk kabinet, tapi juga menolak disebut sebagai oposisi.
Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa sikap ini adalah arahan langsung dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, dan memiliki makna strategis bagi jalannya pemerintahan.
Andreas meluruskan pandangan publik yang kerap menyamakan dukungan politik dengan jatah kursi di kabinet. Menurutnya, PDIP bisa memberikan dukungan substantif tanpa harus menjadi bagian dari kekuasaan.
"Bergabung tidak harus ada di dalam pemerintahan, tetapi bagaimana kita memberikan dukungan secara substantif, secara kualitatif terhadap pemerintahan," ujar Andreas kepada wartawan, Selasa (5/8/2025).
Ia juga menghormati bahwa urusan kabinet adalah hak prerogatif penuh milik Presiden Prabowo.
Lebih lanjut, Andreas menyebut bahwa peran sebagai penyeimbang justru akan lebih menguntungkan bagi pemerintah. Dengan berada di luar, PDIP bisa lebih leluasa memberikan kritik yang membangun, yang ia sebut sebagai second opinion bagi presiden.
"Mengkritisi hal-hal yang kemudian perlu menjadi kritik terhadap pemerintah dan itu saya kira hal yang juga dihendaki oleh presiden," katanya.
"Bahwa presiden juga membutuhkan second opinion dari luar pemerintahan untuk melihat perkembangan-perkembangan bagaimana program-program pemerintahan yang dijalankan," sambungnya.
Menurutnya, posisi ini adalah representasi dari suara publik yang beragam dan tidak selalu sejalan dengan pemerintah.
Baca Juga: 3 Catatan Merah ICW ke Prabowo Usai Beri Amnesti-Abolisi: Hukum Itu Ditegakkan untuk Keadilan Pak
Sikap yang disampaikan Andreas ini merupakan penegasan kembali dari pidato politik Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam Kongres ke-6 PDIP. Saat itu, Megawati secara gamblang menolak posisi sebagai oposisi maupun bergabung dalam koalisi pemerintah.
"Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi," kata Megawati.
Meski tidak berada di dalam kabinet, Presiden ke-5 RI itu berjanji bahwa PDIP akan tetap bersuara lantang jika ada kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan amanat penderitaan rakyat.
