Suara.com - Roda pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang belum genap setahun berjalan diwarnai dinamika kritik maupun penolakan terhadap kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan.
Mulai dari soal rumah subsidi seluas 14 meter persegi, izin tambang nikel di Raja Ampat, penundaan pengangkatan CPNS, sampai pengaturan penjualan gas elpiji eceran. Yang terbaru, pemblokiran rekening dormant oleh PPATK.
Kebijakan-kebijakan itu punya pola serupa: umumkan, viral di media sosial, lalu batalkan. Mengapa hal ini terjadi?
Akademisi dari Universitas Airlangga menuturkan kebiasaan pemerintah mengoreksi kebijakan usai viral di masyarakat menandakan betapa partisipasi publik tidak dimaknai secara serius.
Sedangkan analis kebijakan publik dari Nalar Institute menyebut pola "memperbaiki kebijakan" yang senantiasa terjadi dapat memengaruhi kredibilitas pemerintah di mata masyarakat.
"Sebetulnya pemerintah mampu atau tidak membuat kebijakan untuk warganya? Jadinya yang lahir adalah distrust, atau ketidakpercayaan," tegasnya.
