"Bahwa presiden juga membutuhkan second opinion dari luar pemerintahan untuk melihat perkembangan-perkembangan bagaimana program-program pemerintahan yang dijalankan," sambungnya.
Bagi Andreas, keputusan ini bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah, melainkan penguatan sistem checks and balances.
Di tengah beragamnya suara publik, sikap ini diyakini mampu menjaga ruang diskusi yang sehat dalam demokrasi dan menahan potensi dominasi kekuasaan tanpa kontrol.