REGIONAL:
Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan posisi partainya yang sepenuhnya menghormati hak prerogatif presiden terpilih dalam menyusun kabinet pemerintahan.
Pernyataan ini menjadi respons lugas terhadap spekulasi yang berkembang mengenai potensi bergabungnya PDI Perjuangan (PDIP) ke dalam koalisi pemerintah.
Menurut Herman, penentuan komposisi menteri adalah wewenang absolut presiden yang tidak dapat diintervensi atau dipertentangkan oleh kekuatan politik mana pun.
"Penetapan kabinet ya itu hak prerogatifnya Presiden, jadi selama bahwa Presiden menetapkan pilihan-pilihan itu ya kita hormati, karena itu hak prerogatifnya," kata Herman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Sebagai bagian integral dari koalisi pendukung pemerintah, Herman menegaskan bahwa Demokrat tidak dalam posisi untuk menyetujui atau menolak jika ada partai lain, termasuk PDIP, yang diajak bergabung.
"Oleh karenanya tidak bisa kemudian dipertentangkan dengan pihak-pihak lain. Ini menjadi hak prerogatif Presiden," tegasnya.
Lebih jauh, Herman berpandangan bahwa semakin solid kekuatan politik yang bersatu di dalam pemerintahan, dampaknya akan semakin baik bagi negara.
Menurutnya, kesamaan tujuan antara partai politik dengan pemerintah dapat mengakselerasi pencapaian target pembangunan secara lebih terukur.
"Semakin solidnya seluruh potensi bangsa, partai-partai politik memiliki satu tujuan yang sama bersama dengan pemerintah, saya kira akan semakin baik dan akselerasi untuk mencapai tujuannya akan lebih terukur," pungkasnya.
Sikap legowo yang ditunjukkan Demokrat ini menjadi kontras ketika disandingkan dengan posisi politik yang diambil oleh PDI Perjuangan.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Bidang Keanggotaan dan Organisasi, Andreas Hugo Pareira, kembali menegaskan posisi partainya sebagai kekuatan penyeimbang sesuai arahan tegas Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.
Menurutnya, posisi sebagai penyeimbang tidak serta-merta mengharuskan PDIP berada di dalam kabinet.
Ia menekankan bahwa keputusan bergabung atau tidaknya sebuah partai tetap menjadi hak prerogatif presiden yang patut dihormati.
"Bergabung tidak harus ada di dalam pemerintahan, tetapi bagaimana kita memberikan dukungan secara substantif, secara kualitatif terhadap pemerintahan," ujar Andreas kepada wartawan, Selasa (5/8/2025).
Andreas menjelaskan, sebagai penyeimbang, PDIP akan mendukung program pemerintah yang prorakyat sekaligus melontarkan kritik konstruktif.
Peran ini, menurutnya, justru dibutuhkan oleh presiden sebagai 'second opinion' untuk mengawasi implementasi program di lapangan.
"Mengkritisi hal-hal yang kemudian perlu menjadi kritik terhadap pemerintah dan itu saya kira hal yang juga dihendaki oleh presiden," katanya.
"Bahwa presiden juga membutuhkan second opinion dari luar pemerintahan untuk melihat perkembangan-perkembangan bagaimana program-program pemerintahan yang dijalankan," sambungnya.
Sikap politik ini, lanjut Andreas, merupakan representasi dari suara publik yang beragam.
Dengan berada di luar kabinet, PDIP diyakini dapat lebih leluasa menjalankan fungsinya untuk menjaga keseimbangan dalam proses pemerintahan.
TERPOPULER
