REGIONAL:
Suara.com - Langkah politik PDI Perjuangan (PDIP) untuk tidak masuk ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran dan memilih jalur sebagai kekuatan penyeimbang mendapatkan dukungan terbuka dari Partai Demokrat.
Bagi Demokrat, peran tersebut bukanlah hal baru dalam politik Indonesia dan justru memiliki makna strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengingatkan bahwa pihaknya pun pernah mengambil peran serupa selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Partai Demokrat pernah juga menjadi partai penyeimbang, selama pemerintahan Pak Jokowi kita juga berada di luar pemerintahan," kata Herman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Lebih dari sekadar posisi di luar kekuasaan, Herman menjelaskan bahwa esensi dari partai penyeimbang adalah mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan tidak segan mengkritik jika kebijakan dinilai menyimpang dari aspirasi publik.
"Kalau kebijakan negara sesuai dengan aspirasi dan harapan rakyat kami mendukungnya, tetapi kalau ada hal-hal yang tentu bertentangan dengan aspirasi dan harapan rakyat, mengkritisinya," tegasnya.
Ia menegaskan bahwa kerja parlemen menjadi saluran utama bagi partai penyeimbang untuk terus menyuarakan kepentingan rakyat dan memastikan jalannya pemerintahan tetap dalam koridor demokrasi.
"Sudah bagus lah, karena idealnya seluruh potensi bangsa bersatu, seluruh potensi bangsa memiliki tujuan yang sama, meskipun dengan pemikiran, ide, gagasan yang berbeda-beda, tetapi tujuannya harus sama," katanya.
"Jadi menurut saya sudah benar dan konsep itu pernah juga Partai Demokrat lakukan selama 9 tahun," sambungnya.
Sikap politik PDIP sebelumnya ditegaskan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Keanggotaan dan Organisasi, Andreas Hugo Pareira.
Menurutnya, keputusan untuk tidak berada di dalam kabinet merupakan bentuk ketaatan terhadap garis politik partai yang digariskan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Bergabung tidak harus ada di dalam pemerintahan, tetapi bagaimana kita memberikan dukungan secara substantif, secara kualitatif terhadap pemerintahan," ujar Andreas kepada wartawan, Selasa (5/8/2025).
Ia menjelaskan bahwa keberadaan PDIP di luar kabinet justru membuka ruang yang lebih leluasa untuk memberikan masukan yang objektif dan konstruktif terhadap jalannya pemerintahan.
Kritik, menurutnya, merupakan kebutuhan dalam demokrasi—bukan bentuk permusuhan.
"Mengkritisi hal-hal yang kemudian perlu menjadi kritik terhadap pemerintah dan itu saya kira hal yang juga dihendaki oleh presiden," katanya.
"Bahwa presiden juga membutuhkan second opinion dari luar pemerintahan untuk melihat perkembangan-perkembangan bagaimana program-program pemerintahan yang dijalankan," sambungnya.
Bagi Andreas, keputusan ini bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah, melainkan penguatan sistem checks and balances.
Di tengah beragamnya suara publik, sikap ini diyakini mampu menjaga ruang diskusi yang sehat dalam demokrasi dan menahan potensi dominasi kekuasaan tanpa kontrol.
TERPOPULER