CEK FAKTA: Benarkah ASEAN Prediksi Indonesia Bubar Tahun 2030?

Yohanes Endra Suara.Com
Rabu, 06 Agustus 2025 | 09:18 WIB
CEK FAKTA: Benarkah ASEAN Prediksi Indonesia Bubar Tahun 2030?
Ilustrasi negara ASEAN. (Elements Envato)

Suara.com - Baru-baru ini publik dihebohkan dengan berita di media sosial yang berjudul “ASEAN Khawatirkan dan Peringati Negara Indonesia Bisa Bubar di Tahun 2030.

Selain itu kondisi ekonomi Indonesia saat ini juga dibandingkan dengan krisis utang Sri Lanka pada tahun 2022.

Banyak netizen yang percaya dan tergocek dengan headline berita tersebut. Tak sedikit yang semakin merasa pesimis dengan masa depan NKRI.

Beberapa netizen juga terlihat menghujat para pejabat pemerintahan yang dinilai gagal membawa negara ke arah yang lebih baik.

Namun, benarkah ASEAN melalui lembaga keuangannya benar-benar mengeluarkan peringatan bahwa Indonesia akan bubar pada tahun 2030?

Cek Fakta: Benarkah ASEAN Prediksi Indonesia Bubar Tahun 2030? (Instagram)
Cek Fakta: Benarkah ASEAN Prediksi Indonesia Bubar Tahun 2030? (Instagram)

Menanggapi soal kabar tersebut, ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) dengan tegas membantah isu bahwa Indonesia akan bubar di tahun 2030.

Melalui situs resminya, Amro menyampaikan bahwa laporan yang mereka terbitkan justru berisi analisis data terkait kondisi dan prospek ekonomi makro Indonesia.

“Laporan kami menyajikan analisis berbasis data mengenai kondisi dan prospek ekonomi makro Indonesia” tulis klarifikasi tersebut dikutip pada Selasa, 5 Agustus 2025.

Lebih lanjut, AMRO menjelaskan, meski ada potensi kenaikan rasio utang hingga sekitar 42 persen pada tahun 2029, hal itu bukan berarti Indonesia akan mengalami kolaps.

Baca Juga: CEK FAKTA: Utang Rp 330 Miliar Pemprov Jabar ke BPJS Belum Lunas, Masih Dibahas di DPRD

“Meskipun kami memperkirakan bahwa rasio utang pemerintah dapat meningkat secara bertahap hingga sekitar 42 persen pada tahun 2029 apabila tren fiskal saat ini terus berlanjut, kami tidak memproyeksikan akan terjadinya kolaps maupun mengindikasikan akan adanya krisis di Indonesia,” tulis klarifikasi tersebut.

Negara-negara ASEAN harus bersatu lawan tarif AS [istock]
Negara-negara ASEAN harus bersatu lawan tarif AS [istock]

AMRO justru memberikan apresiasi terhadap kebijakan fiskal Indonesia. Pemerintah dinilai telah menjalankan kebijakan dengan hati-hati dan telah mengambil berbagai langkah untuk mengurangi risiko peningkatan utang.

“Sebaliknya, AMRO memberikan apresiasi kepada otoritas yang telah menerapkan kebijakan fiskal secara hati-hati dan displin, serta telah mengambil langkah-langkah untuk memitigasi risiko peningkatan utang di tengah situasi eksternal yang menantang," lanjut klarifikasi tersebut.

Dalam laporan yang sama, AMRO juga menyampaikan bahwa jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, posisi fiskal Indonesia dinilai masih dalam batas yang aman.

“Rasio utang diperkirakan tetap jauh di bawah aturan fiskal sebesar 60 persen dari PDB, dan juga lebih rendah dibandingkan rata-rata kawasan ASEAN,” tulisnya.

Lembaga ini juga menegaskan bahwa mereka tetap percaya pada fundamental ekonomi Indonesia dan yakin bahwa pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat untuk mengelola fiskal secara bertanggung jawab.

Tidak hanya itu, AMRO juga memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap solid hingga akhir dekade ini.

“AMRO juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap solid di atas 5 persen hingga tahun 2029,” tulisnya.

Menutup pernyataannya, AMRO meminta masyarakat dan pemangku kepentingan untuk tidak mudah terpancing oleh berita yang belum jelas sumbernya.

Mereka mengimbau agar publik merujuk langsung pada laporan resmi dan siaran pers AMRO untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya.

“Kami menghimbau para pemangku kepentingan untuk merujuk langsung pada laporan resmi dan siaran pers AMRO untuk memperoleh informasi yang akurat dan seimbang,” tutup klarifikasi tersebut.

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa informasi soal “Indonesia bakal bubar di 2030” yang diklaim berasal dari ASEAN atau AMRO bisa dipastikan tidak benar alias hoaks.

Isu tersebut terbukti tidak memiliki dasar dan tidak sesuai dengan laporan resmi lembaga yang bersangkutan.

Masyarakat perlu lebih bijak dalam menerima informasi dan tak terprovokasi oleh judul-judul bombastis tanpa dasar.

Kontributor : Rizka Utami

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI