Sementara, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, angkat bicara.
Prasetyo menegaskan bahwa pemberian amnesti kepada Hasto merupakan hak prerogatif Presiden.
Ia menyebut, keputusan tersebut diambil dengan semangat persatuan untuk mengurangi tensi politik nasional.
"Tapi dalam dua kasus ini yang nuansanya lebih banyak ke masalah politik, itu yang Pak Presiden menggunakan haknya. Mari kita kurangi kegaduhan-kegaduhan politik," kata Prasetyo.
Senada dengan Dasco, Prasetyo juga menyatakan belum ada rencana atau pembahasan mengenai bergabungnya PDIP ke dalam kabinet.
Menurutnya, memberikan dukungan tidak berarti harus menjadi bagian dari struktur pemerintahan.
"Memang pemerintah butuh check and balance, butuh masukan. Tak ada masalah," kata dia.
Sikap resmi PDIP sendiri telah ditegaskan dalam Kongres V di Bali pada Sabtu (2/8) pekan lalu.
Dalam pidatonya, Megawati Soekarnoputri menyatakan partainya tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi, melainkan sebagai "partai penyeimbang".
Baca Juga: Prabowo Megawati Bersatu, Hersubeno Arief: Jokowi Tinggal Menghitung Hari
Menurutnya, keberpihakan politik tidak diukur dari posisi di dalam atau di luar pemerintahan.
"PDIP tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," kata Megawati.
