'Kota Hantu' Meningkat: Jepang Bergulat dengan Penurunan Populasi Terburuk dalam Sejarah

Suara.com - Jepang kembali mencatat rekor penurunan populasi tahunan pada 2024, dengan jumlah kematian yang hampir dua kali lipat dibanding kelahiran. 

Menurut laporan BBC, data Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang menunjukkan jumlah warga negara Jepang berkurang 908.574 orang—penurunan tahunan paling tajam sejak pencatatan dimulai pada 1968.

Sepanjang 2024, Jepang hanya mencatat 686.061 kelahiran, angka terendah sejak rekor dimulai pada 1899. Sebaliknya, hampir 1,6 juta orang meninggal dunia, yang berarti untuk setiap bayi yang lahir, lebih dari dua warga Jepang meninggal. 

Ini menjadi tahun ke-16 berturut-turut populasi negara tersebut menyusut, memicu kekhawatiran serius terhadap keberlanjutan sistem pensiun dan layanan kesehatan.

Perdana Menteri Shigeru Ishiba menyebut situasi ini sebagai “darurat yang tenang”, berjanji untuk mendorong kebijakan ramah keluarga seperti penitipan anak gratis dan jam kerja fleksibel. 

Namun, berbagai upaya pemerintah selama bertahun-tahun, mulai dari subsidi perumahan hingga cuti orang tua berbayar, masih belum mampu membalikkan tren angka kelahiran rendah.

Kondisi ini diperparah oleh hambatan budaya dan ekonomi yang mengakar. Biaya hidup yang tinggi, upah yang stagnan, serta budaya kerja yang kaku membuat banyak anak muda enggan menikah atau memiliki anak. 

Perempuan di Jepang juga masih menghadapi peran gender tradisional yang membebani mereka sebagai pengasuh utama.

Data Bank Dunia mencatat, lansia berusia 65 tahun ke atas kini mencapai hampir 30% populasi Jepang, proporsi tertinggi kedua di dunia setelah Monako. 

Sementara itu, populasi usia kerja (15–64 tahun) turun menjadi sekitar 60%. Fenomena ini memicu banyak wilayah pedesaan menjadi kota hantu, dengan hampir 4 juta rumah terbengkalai dalam dua dekade terakhir.

Meski jumlah penduduk asing di Jepang mencapai rekor 3,6 juta orang pada awal 2025, hanya sekitar 3% dari total populasi, imigrasi tetap menjadi isu sensitif di negara yang cenderung konservatif. 

Pemerintah memang mulai membuka pintu lewat visa nomaden digital dan program peningkatan keterampilan, namun langkah ini masih terbatas.

Para ahli menegaskan bahwa rendahnya angka kesuburan Jepang, yang sudah berada di tingkat rendah sejak 1970-an tidak akan mudah diatasi.

Bahkan jika kebijakan yang ada mampu meningkatkan angka kelahiran secara drastis sekarang, dibutuhkan waktu puluhan tahun sebelum efeknya benar-benar terlihat.