REGIONAL:
Suara.com - Niat baik program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk menyejahterakan masyarakat diduga diselewengkan secara brutal untuk kepentingan pribadi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar skandal korupsi besar yang melibatkan dana sosial dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan nilai fantastis mencapai Rp28,38 miliar.
Ironisnya, otak di balik dugaan korupsi ini adalah dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) yang seharusnya mengawasi jalannya pemerintahan.
Lembaga antirasuah secara resmi telah menetapkan dua legislator dari Komisi XI DPR RI periode 2019-2024, Heri Gunawan (HG) dan Satori (ST), sebagai tersangka.
Keduanya diduga tidak hanya menerima gratifikasi, tetapi juga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk menyamarkan asal-usul uang haram tersebut.
Penetapan ini menjadi puncak dari penyidikan panjang yang telah dimulai sejak akhir 2024.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengonfirmasi bahwa surat perintah penyidikan (Sprindik) untuk kedua tersangka telah diterbitkan.
"CSR BI apakah Sprindik untuk dua tersangka ini sudah ada? Jawabannya sudah," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, dikutip Minggu (10/8/2025).
Modus Proyek Fiktif dan Aliran ke Rekening Pribadi
Bagaimana dana yang seharusnya untuk rakyat bisa masuk ke kantong pribadi wakil rakyat?
Asep Guntur membeberkan modus operandi yang terbilang klasik namun efektif.
Para tersangka diduga menggunakan pengaruhnya di Komisi XI untuk mengarahkan alokasi dana program sosial BI (dikenal sebagai PSBI) dan program penyuluhan keuangan OJK ke yayasan-yayasan yang telah mereka siapkan.
Namun, implementasi di lapangan jauh dari proposal yang diajukan.
"Misalkan ada sepuluh rumah (yang diajukan dibangun), tetapi yang dibuat ya hanya dua rumah. Kemudian difoto-foto, dibuat pertanggungjawaban seolah-olah untuk sepuluh rumah, sementara yang delapan rumahnya ya masuk ke rekeningnya sendiri," jelas Asep, memberikan gambaran konkret mengenai praktik lancung tersebut.
Penyidik KPK menemukan pola yang lebih dalam: setelah dana cair dan masuk ke rekening yayasan, uang tersebut tidak berhenti di sana.
"Yang kami temukan, yang penyidik temukan selama ini adalah, ketika uang tersebut masuk ke yayasan, ke rekening yayasan, kemudian uang tersebut ditransfer balik ke rekeningnya pribadi, ada ke rekeningnya saudaranya, ada ke rekeningnya orang yang memang nominenya mewakili dia," ungkap Asep.
Dari total Rp28,38 miliar yang diduga dikorupsi selama periode 2020-2024, Heri Gunawan diduga menerima Rp15,86 miliar, sementara Satori kebagian Rp12,52 miliar.
KPK Dalami Keterlibatan 'Orang Dalam' BI dan OJK
KPK menegaskan bahwa penyidikan tidak akan berhenti pada kedua legislator.
Asep menyatakan pihaknya kini tengah mendalami peran pihak internal dari institusi pemberi dana, yakni Bank Indonesia dan OJK.
Ini membuka kemungkinan adanya kolusi antara pihak pengawas dan pihak yang diawasi.
"Kedua belah pihak, yakni pihak BI dan pihak dari legislator sedang kami dalami masing-masing," ujar Asep.
Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa KPK sedang memburu tersangka lain yang mungkin ikut memuluskan jalan bagi Heri Gunawan dan Satori.
Untuk mengumpulkan bukti, penyidik KPK telah melakukan serangkaian tindakan tegas, termasuk menggeledah Gedung Bank Indonesia pada 16 Desember 2024 lalu dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan pada 19 Desember 2024.
Kediaman kedua tersangka juga tak luput dari pemeriksaan.
Kini, fokus penyidikan melebar ke mana saja aliran dana korupsi itu bermuara.
KPK akan menelusuri kemungkinan uang hasil kejahatan ini digunakan untuk membiayai kepentingan politik.
"Ada hubungan dengan partai politiknya? Apakah diperintah partai politiknya? Kemudian disetor dan lainnya?
Itu yang sampai saat ini, ini kan baru titik awal ya, kita akan memperdalam perkara ini," pungkas Asep, menandakan babak baru yang lebih besar dalam pengungkapan skandal ini.
TERPOPULER
