Infografis
Suara.com - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyerahkan salinan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 mengenai kuota haji tambahan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dia menyebut langkah itu dilakukannya sebagai salah satu pelapor dugaan korupsi pada penyelenggaraan haji untuk mendukung proses penegakan hukum di KPK.
Menurut Boyamin, SK tersebut sulit ditemukan padahal sangat penting karena menjadi dasar pembagian kuota haji khusus yang pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan ketentuan.
“SK ini sulit dilacak keberadaannya, bahkan Pansus Haji DPR 2024 gagal mendapatkannya,” kata Boyamin melalui pesan tertulis kepada wartawan, Senin (11/8/2025).
Boyamin mengatakan SK tersebut diduga melanggar ketentuan pada Undang-undang Penyelenggaraan Haji yang mengatur kuota haji khusus hanya 8 persen dan reguler 92 persen.
Dia menyebut pembagian kuota haji harusnya berbentuk Peraturan Menteri Agama yang ditayang dalam lembaran negara setelah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM.
“Jadi, jelas pelanggaran jika pengaturan kuota haji hanya berbentuk Surat Keputusan Menteri Agama yang tidak perlu ditayang dalam lembaran negara dan tidak perlu persetujuan Menkumham (Pasal 9 Ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019,” ungkap dia.
Boyamin menduga SK tersebut disusun oleh empat orang secara tergesa-gesa, yaitu AD yang ketika itu merupakan staf khusus Menteri Agama, FL yang saat itu pejabat eselon I di Kementerian Agama, NS yang saat itu pejabat eselon II di Kementerian Agama), dan HD yang merupakan pegawai setingkat eselon IV di Kementerian Agama.
Detektif Partikelir itu mengungkapkan dugaan penyimpangan yang paling utama dalam perkara ini ialah dugaan pungutan liar terhadap calon jemaah haji khusus kuota haji tambahan sebesar Rp75 juta atau USD 5 ribu.
Baca Juga: Gus Yaqut Selesai Diperiksa KPK, Ungkap Fakta Ini Soal Kuota Haji Tambahan
Jika kuota tambahan adalah 9.222 dikali Rp75 juta, lanjut dia, maka dugaan nilai pungutan liar sebesar Rp691 miliar.
“Kuota haji khusus tambahan 10.000 dikurangi petugas haji 778, maka diperoleh jumlah haji khusus adalah 9.222 orang,” ujar Boyamin.
Penyimpangan lain dalam penyelenggaraan haji yang dia ungkap ialah dugaan mark up katering makanan dan penginapan hotel yang nilai kerugiannya belum bisa ditentukan.
“Kami mendesak KPK untuk melacak aliran uang dan dalam rangka memaksimalkan uang pengganti serta untuk efek jera maka wajib bagi KPK untuk menerapkan ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang,” tandas Boyamin.
Dalam Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024, tertera pembagian kuota tambahan haji tahun 2024 sejumlah 20 ribu orang, yaitu 10 ribu untuk kuota haji reguler dan 10 ribu untuk kuota haji khusus.
SK tersebut tertanggal 15 Januari 2024 dan ditandatangani oleh mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Kasus Haji Naik Tahap Penyidikan
Sebelumnya KPK menaikkan status perkara dugaan korupsi terkait pembagian kuota dan penyelenggaraan haji ke tahap penyidikan.
Hal itu disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu setelah KPK mendapatkan keterangan dari mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada Kamis (7/8/2025).
“KPK telah menaikkan status penyelidikan terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024 ke tahap penyidikan,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (9/8/2025) dini hari.
Meski begitu, KPK masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum dalam perkara ini. Artinya, belum ada tersangka yang ditetapkan.
Menurut Asep, KPK telah menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi terkait dengan penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.
Peristiwa dugaan tindak pidana itu diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2021 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
