Namun di tengah ketegangan tersebut, Partai Demokrat mengambil jalur berbeda.
“Setelah urusan Pilpres selesai, Demokrat tidak masuk ke blok Prabowo, juga tidak ke kubu Jokowi. Mereka menegaskan diri sebagai partai penyeimbang,” ujarnya.
Menurut Adi, definisi partai penyeimbang ala Demokrat kala itu mencakup empat sikap politik utama.
Pertama, seluruh kepala daerah dari Demokrat diminta tegak lurus mendukung dan bersinergi dengan pemerintah pusat.
Kedua, Demokrat menjaga jarak dari polarisasi politik yang ekstrem di Senayan.
"Dan yang ketiga, penjelasan partai penyimbang Partai Demokrat itu akan mendukung penuh setiap keputusan-keputusan politik strategis yang dikeluarkan oleh Jokowi dan Yusuf Kalla. Tapi yang keempat, bersedia mengkritik jika ada kebijakan Jokowi dan Pak JK yang dinilai kontroversial dan tidak pro dengan rakyat," tuturnya.
Ia melihat pola ini kini direplikasi oleh PDIP setelah kalah dalam Pilpres 2024.
Meski secara formal berada di luar pemerintahan, PDIP tetap memberikan dukungan pada berbagai kebijakan utama Presiden Prabowo Subianto, seperti program makan bergizi gratis, revisi UU TNI, hingga kenaikan PPN.
“Agak mirip sebenarnya pilihan politik penyeimbang ala PDIP hari ini,” kata Adi.
Sikap itu, menurutnya, menjadi bagian dari karakter politik moderat yang jamak ditemui dalam demokrasi di Indonesia, di mana batas antara oposisi dan koalisi kerap kabur.
“Di Indonesia itu, hari ini teman, besok bisa jadi lawan. Hari ini lawan, besok bisa jadi teman. Politik kita adalah politik wasathiyah, politik jalan tengah,” ujarnya.
TERPOPULER
