Suara.com - Nurani para pejabat publik kembali dipertanyakan.
Di saat banyak warganya berjuang dengan kesulitan ekonomi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil justru menjadi sorotan tajam setelah terungkap menganggarkan dana Rp 90 juta untuk pengadaan gadget mewah berupa iPhone 16 Pro dan iPad bagi Bupati dan Wakil Bupati.
Kabar yang pertama kali meledak melalui akun gosip dan berita viral sehingga sontak menyulut amarah publik.
Ini bukan sekadar pengadaan barang, ini adalah potret nyata tentang hilangnya kepekaan di tengah potret kemiskinan yang masih pekat.
Anggaran Fantastis di Tengah Predikat Kabupaten Termiskin
Ironi terbesar dari kasus ini terletak pada kontras yang menyakitkan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2024 dinobatkan sebagai kabupaten termiskin di seluruh Provinsi Aceh, dengan tingkat kemiskinan mencapai 19,06% atau sekitar 24.840 jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
Di tengah fakta yang memilukan ini, muncul anggaran sebesar Rp 90 juta yang dialokasikan hanya untuk dua set gawai.
Warganet dengan cepat menghitung dan menyimpulkan bahwa anggaran tersebut jauh di atas harga pasar, memicu spekulasi lebih lanjut tentang potensi pemborosan.
Baca Juga: Eks BIN: Ada Rapat Tertutup Bahas Proklamasi Negara Riau Merdeka
"Jalanan masih banyak yang rusak, sekolah butuh bantuan, tapi prioritasnya malah iPhone seri terbaru? Di mana hati nuraninya?" tulis seorang warganet di kolom komentar, menyuarakan kekecewaan ribuan orang lainnya.
Pemborosan atau Penunjang Kinerja?
Pembelaan yang paling umum untuk pengadaan seperti ini adalah untuk "menunjang kinerja" dan "memperlancar koordinasi".
Namun, argumen ini terasa tumpul di hadapan publik yang semakin kritis. Pertanyaan yang muncul adalah:
Apakah kinerja pejabat benar-benar hanya bisa optimal dengan iPhone 16 Pro seharga puluhan juta?
Apakah tidak ada alternatif gawai lain yang lebih terjangkau dengan fungsi yang sama?
Mengapa anggaran ini muncul di saat kondisi daerah masih sangat membutuhkan alokasi dana untuk sektor-sektor yang lebih mendesak seperti infrastruktur, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan?
Pengadaan ini dilihat bukan sebagai kebutuhan, melainkan sebagai pemenuhan gaya hidup mewah yang dibiayai oleh uang rakyat. Ini adalah simbol dari sebuah jurang yang semakin dalam antara para pemimpin dengan rakyat yang mereka pimpin.
Tuntutan Transparansi dan Akuntabilitas
Hingga kini, publik masih menanti klarifikasi resmi dari Pemkab Aceh Singgil terkait dasar pemikiran dan urgensi dari pengadaan ini.
Kasus ini telah menjadi bola panas yang tidak hanya mencoreng nama baik pemerintah daerah, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh pejabat publik di Indonesia.
Di era digital, setiap rupiah uang rakyat yang dibelanjakan akan selalu berada di bawah pengawasan ketat mata publik. Transparansi dan kepekaan sosial bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan mutlak.
Bagaimana menurutmu?
Pantaskah anggaran puluhan juta ini di tengah potret kemiskinan yang ada?
Haruskah pengadaan ini dibatalkan? Suarakan pendapatmu di kolom komentar!
