Prabowo Instruksikan Pangkas Birokrasi: Dana Desa dan Makan Gratis Jadi Prioritas

Selasa, 12 Agustus 2025 | 20:34 WIB
Prabowo Instruksikan Pangkas Birokrasi: Dana Desa dan Makan Gratis Jadi Prioritas
Presiden Prabowo Subianto. [Antara/HO-Puspen TNI]

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali agar jajaran pemerintahannya memangkas birokrasi. Dia bahkan sampai menunjuk anak buah secara langsung untuk mengawasi proses birokrasi.

Melalui rapat, Prabowo menunjuk Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Aris Marsudiyanto untuk mengontrol birokrasi di Indonesia agar jangan berbelit-belit.

"Saya diberikan petunjuk pengarahan oleh pak presiden bagaimana untuk tetap mengawasi, mengontrol jalannya proses birokrasi. Jangan terlalu berbelit-belit," kata Aris usai rapat di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Prabowo ingin agar birokrasi dibuat lebih efisien. Ia ingin segala proses berjalan cepat dan tepat, terlebih yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

"Jadi yang bisa dipangkas itu supaya semua proses itu cepat dan tepat. Apalagi yg berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, misalnya dana desa, penyaluran pupuk, Koperasi Merah Putih, makan bergizi gratis, dan lain-lain," ujar Aris.

"Macam-macam. Intinya proses birokrasi jangan terlalu berbelit-belit," sambung Aris.

Meski memiliki niat melakukan pemangkasan birokrasi, Prabowo tetap menekankan agar semua dilakukan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Dari awal presiden sudah menyampaikan bahwa kita harus perbaiki proses birokrasi, sesimpel-simpelnya, sepraktis-praktisnya, tapi tetap semuanya bisa dipertanggungjawabkan dan terukur," tutur Aris.

Petunjuk dan pengarahan tersebut disampaikan Prabowo lantaran orang nomor satu di Indonesia ini masih melihat birokrasi yang berbelit-belit.

Baca Juga: Bongkar 5 Fakta di Balik Momen Viral Gibran 'Cuekin' Bahlil

"Ya pastilah kami akan perbaiki, kan tidak bisa setiap saat. Tapi alhamdulillah perkembangannya bagus sekali, kemarin juga pertumbuhan ekonomi kita ternyata 5,12 persen, dan lain sebagainya," kata Aris.

"Kemudian juga pemberantasan korupsi, ilegal-ilegal, diperintahkan juga untuk lebih fokus, dipertajam lagi," pungkas Aris.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI