Infografis
Suara.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membantah tudingan adanya dapur makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Barat. Ia mengakui ada titik-titik lokasi dapur MBG, tetapi memang infrastrukturnya belum dibangun.
Dadan, di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/8/2025) bercerita, bahwa para mitra MBG mengajukan titik lokasi pembangunan dapur kepada pemerintah sebelum mulai menggarap proyek itu.
"Begini, bukan dapur fiktif. Jadi untuk proses menjadi mitra itu kan mereka mengajukan titik lokasi pembangunan," kata Dadan.
Setelah itu, BGN mengerahkan ribuan tenaga Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk memeriksa titik-titik tersebut, sebagai bagian dari proses verifikasi.
"Ya, sudah masuk dan kemudian kami sudah sebarkan 14 ribu SPPI yang sudah lulus dari pendidikan base III dan kemudian mereka melaporkan ada yang sudah dibangun, ada yang belum," kata Dadan.
"Jadi bukan fiktif, tapi ada yang sudah booking tempat tapi belum ada pembangunan," tegas dia.
Sebelumnya Dadan menjelaskan ia telah melaporkan perkembangan program MBG ke Presiden Prabowo Subianto pada hari ini. Per 11 Agustus 2025, realisasi anggaran MBG sudah mencapai Rp8,2 triliun dan targetnya hingga akhir bulan ini mencapai Rp 10 triliun sampai dengan Rp11 triliun.
Dari realisasi anggaran untuk MBG itu, BGN telah membentuk 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh provinsi Indonesia, tepatnya di 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan.
"Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta, dan Insyaallah akan mendekati angka 20 juta," kata Dadan.
Baca Juga: Evaluasi Kasus Keracunan di Sragen, BGN Perpendek Waktu Masak dan Pengiriman MBG
Dari Rp 8,2 triliun yang digelontorkan untuk MBG itu, fokusnya untuk mengintervensi asupan gizi kepada anak-anak sekolah dan ibu-ibu hamil di berbagai daerah Indonesia.
BGN sendiri menargetkan hingga akhir Agustus 2025 ada 8.000 SPPG beroperasi, terutama yang dibiayai oleh APBN, dengan target penerima sampai dengan mendekati 20 juta.
Ia menerangkan BGN kini sedang mempercepat proses verifikasi SPPG yang dibangun mitra dengan cara memangkas waktu proses administrasi serta pembiayaan.
"Jadi, pembiayaannya kami kirim lebih awal supaya penerima manfaat bisa meningkat dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata Dadan.
Strategi lainnya, BGN akan berkoordinasi untuk mempercepat pengadaan melalui sistem elektronik e-Katalog.
"Jadi, ada nanti yang melalui e-Katalog yang dilakukan oleh BGN sendiri. Ada sebagian yang kami bebankan, atau kami mintakan bantuan dari PU untuk percepatan (pembangunan dapur MBG, red.)," pungkas Dadan.
