Suara.com - Polemik perebutan klaim delapan pulau strategis di Teluk Banten antara Pemerintah Kota (Pemkot) Serang dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang semakin memanas. Situasi ini memaksa Wakil Gubernur Banten, A Dimyati Natakusumah, untuk turun tangan.
Berikut adalah fakta-fakta kunci dari sengketa wilayah yang tak biasa ini:
1. Sindiran Keras Wagub: 'Kayak Jepang Sama Belanda'
Wakil Gubernur Banten, A Dimyati Natakusumah, tidak menahan diri dalam mengkritik sengketa antara dua pemerintah daerah di bawah naungannya. Ia menilai perebutan ini tidak produktif dan menyamakannya dengan konflik antarnegara.
“Kita akan mediasi, enggak boleh itu rebut-rebutan. Udah kayak Jepang sama Belanda aja. Ini kan satu daerah dalam Provinsi Banten, buat apa?” kata Dimyati di Kota Serang, dilansir Antara, Selasa (12/8/2025).
2. Solusi Tegas: Peta Resmi Jadi Penentu
Dimyati menegaskan bahwa penyelesaian sengketa ini harus didasarkan pada data yang sah dan bukan ego sektoral. Ia menyatakan solusi akan datang dari pemetaan wilayah sesuai dengan peta resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
“Nanti yang sesuai dengan peta, di-mapping nanti. Sehingga siapa yang mengelola itu jelas,” ujarnya.
3. Motif Dipertanyakan: 'Menang Jadi Abu, Kalah Jadi Arang'
Lebih lanjut, Dimyati mempertanyakan tujuan sebenarnya di balik perebutan pulau tersebut. Ia mengingatkan bahwa kepentingan masyarakat dan pembangunan harus diutamakan, bukan sekadar ambisi meningkatkan pendapatan daerah dengan cara yang kontraproduktif.
“Tujuannya apa sih? Mau rebut-rebutan gitu? Menang jadi abu, kalah jadi arang. Cari uang kan? Cari keuntungan? Udah saya bayar aja, nggak usah dimasalahin lagi. Cukup lah,” ujar dia dengan nada bercanda.
4. Komitmen Menjadi Penengah
Sebagai pimpinan di provinsi, mantan Bupati Pandeglang dua periode ini menyatakan kesiapannya untuk menjadi mediator utama dalam polemik ini agar tidak berlarut-larut.
“Otomatis saya siap jadi penengah. Nggak boleh ada rebut-rebutan,” katanya.
5. Ini Dia 8 Pulau yang Jadi Rebutan
TERPOPULER
