Infografis
Suara.com - Di tengah hiruk pikuk reformasi yang mengguncang Indonesia pada akhir 1990-an, sebuah suara lantang terdengar dari jantung Pulau Sumatera.
Bukan sekadar teriakan protes biasa, melainkan sebuah deklarasi yang menuntut kemerdekaan.
Inilah kisah Gerakan Riau Merdeka, sebuah babak penting dalam sejarah politik Indonesia yang lahir dari akumulasi kekecewaan, rasa ketidakadilan, dan perjuangan atas martabat sebuah negeri yang kaya raya namun merasa terpinggirkan.
Bagi generasi milenial dan anak muda saat ini, gagasan sebuah provinsi di Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan mungkin terdengar ekstrem.
Namun, untuk memahami mengapa Riau Merdeka pernah menjadi wacana yang begitu kuat, kita perlu kembali ke akar persoalannya.
Ketimpangan ekonomi dan sentralisasi kekuasaan yang mencekik pada era Orde Baru.
Akar Kekecewaan: Ketika Emas Hitam Tak Menyejahterakan
Selama puluhan tahun di bawah pemerintahan Orde Baru, Riau dikenal sebagai lumbung energi Indonesia.
Perut buminya kaya akan minyak dan gas, sementara hutannya menghasilkan kayu-kayu bernilai tinggi.
Baca Juga: Eks BIN: Ada Rapat Tertutup Bahas Proklamasi Negara Riau Merdeka
Ironisnya, kekayaan alam yang melimpah ini seolah hanya menjadi kutukan bagi rakyatnya.
Pemerintah pusat di Jakarta dianggap mengeruk habis sumber daya alam Riau, namun hanya menyisakan remah-remah pembangunan untuk masyarakat setempat.
Bayangkan, Riau menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar negara dari sektor migas, tetapi infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan di sana tertinggal jauh dibandingkan dengan Pulau Jawa.
Perasaan ini diperparah dengan dominasi elite politik dan birokrasi yang kerap "diimpor" dari pusat, membuat putra-putri daerah merasa terasing di tanah kelahiran mereka sendiri.
Perlawanan ini muncul karena daerah merasa kekayaan sumber daya alamnya dirampas oleh pusat tanpa mendapatkan hak yang layak.
Salah satu peristiwa yang menjadi pemantik awal adalah kejadian pada 2 September 1985, ketika calon gubernur pilihan rakyat Riau, Ismail Suko, dikalahkan oleh calon yang didukung pemerintah pusat, Mayjend TNI Imam Munandar, meski telah memenangkan suara di DPRD Riau.
