REGIONAL:
Suara.com - Eskalasi politik di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mencapai titik didih setelah aksi unjuk rasa besar-besaran pada Rabu, 13 Agustus 2025 hari ini. Gelombang protes yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur kini memasuki babak baru yang lebih serius.
Berikut adalah 7 fakta terkini aksi demonstrasi di Pati:
1. Demo Berakhir Ricuh, Alun-alun Mencekam
Aksi yang awalnya diklaim damai berakhir dengan kericuhan. Massa yang marah dilaporkan merobohkan gerbang dan memecahkan kaca kantor bupati. Puncaknya, sebuah mobil polisi dibakar.
Aparat keamanan terpaksa membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata dan mengerahkan meriam air (water cannon).
2. Pemicu Awal Sudah Dibatalkan, Tapi Massa Tetap Turun
Aksi ini awalnya disulut oleh dua kebijakan kontroversial yakni kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250% dan penerapan lima hari sekolah.
Meskipun Bupati Sudewo telah resmi membatalkan kedua kebijakan tersebut dan meminta maaf, amarah publik yang telanjur membesar tak bisa dibendung.
3. Dari Protes Kebijakan ke Pelengseran
Fokus demo dengan cepat bergeser. Bukan lagi soal kebijakan, tuntutan utama massa mengerucut pada satu hal yakni melengserkan Bupati Sudewo dari jabatannya.
Sikap Sudewo yang dinilai arogan dan pernyataannya yang dianggap menantang rakyat menjadi bahan bakar utama gerakan ini.
4. DPRD Ketuk Palu, Bentuk Pansus Pemakzulan
Merespons gejolak massa, DPRD Pati bergerak cepat. Dilansir dari sumber terpercaya Suara.com, DPRD menggelar sidang paripurna dadakan dan secara mengejutkan menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pemakzulan Bupati Sudewo.
Dukungan datang dari hampir seluruh fraksi, termasuk dari Partai Gerindra, partai pengusung Sudewo sendiri. "Fraksi Demokrat, menuntut pansus pemakzulan bupati," ujar sumber tersebut.
5. Sudewo Melawan: Menurunkan Bupati Itu Inkonstitusional!
Sebelum aksi pecah, Bupati Sudewo telah memberikan pernyataan keras. Ia menegaskan bahwa semua tuntutan awal terkait PBB dan sekolah sudah dipenuhi. Oleh karena itu, ia melabeli gerakan yang bertujuan untuk menjatuhkannya sebagai tindakan yang tidak sesuai aturan.
"Jadi tidak ada alasan lagi untuk turun. Kalau turunnya untuk menurunkan bupati itu inkonstitusional," tegas Sudewo.
6. Gubernur Jateng 'Lempar Bola' ke DPRD
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, turut angkat bicara. Ia menegaskan bahwa mekanisme untuk memberhentikan kepala daerah ada di ranah legislatif, bukan di jalanan.
"Ya, itu tanyakan ke sana. Mekanismenya harus di DPRD," kata Luthfi, mengisyaratkan bahwa proses konstitusional harus dihormati.
7. Sosok Pengganti Sudah di Depan Mata
Dengan bergulirnya hak angket pemakzulan di DPRD, sorotan kini beralih ke Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra. Sesuai undang-undang, jika Sudewo berhasil dimakzulkan, Risma secara otomatis akan naik menjadi Bupati Pati untuk sisa masa jabatan.
TERPOPULER
