Infografis
Suara.com - Bagaimana sebenarnya situasi Pati hari ini? Di permukaan, jalanan utama Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tampaknya kembali normal pasca aksi masyarakat sehari sebelumnya.
Namun, di balik aktivitas warga yang mulai berjalan seperti biasa, bara api politik justru menyala semakin besar, menempatkan Bupati Pati, Sudewo, dalam posisi genting yakni akan di ujung tanduk kekuasaannya.
Ancaman bagi Sudewo kini datang dari dua arah yang sama-sama kuat.
Dari dalam, DPRD Kabupaten Pati telah resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk memulai proses pemakzulan. Sementara dari ibu kota, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara terbuka mengumumkan bahwa nama Sudewo terseret dalam dugaan pusaran korupsi tingkat nasional.
Posisi sang bupati kini terjepit di antara ancaman pelengseran oleh wakil rakyatnya sendiri dan jerat hukum dari lembaga antirasuah.
Krisis ini merupakan buntut langsung dari unjuk rasa besar-besaran pada Rabu, 13 Agustus 2025, yang menuntut Sudewo mundur.
Aksi yang semula damai berubah, meninggalkan luka fisik dan materiil yang tidak sedikit. Sedikitnya 34 orang dari aparat dan massa aksi harus dilarikan ke rumah sakit.
Dari korban kedua belah pihak baik polisi dan masyarakat terhadap aksi anarkis ini ada 34 orang yang saat ini sedang diobati dan diobati di rumah sakit. Ada yang sudah pulang dari rumah sakit.
Kepada awak media, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto mengungkapkan ada korban luka, massa juga membakar satu unit mobil patroli polisi.
Baca Juga: Bupati Pati Sudewo Tanggapi Isu Korban Meninggal Saat Demo: Itu Sudah Takdir
Menanggapi kericuhan tersebut, pihak kepolisian telah menangkap 11 orang yang diduga kuat menjadi provokator kerusuhan.
Getaran politik pasca-demo terasa hingga ke ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati.
Dengan gerak cepat dan suara bulat dari delapan fraksi, para wakil rakyat sepakat membentuk Pansus Hak Angket.
Langkah ini menjadi pintu pembuka resmi menuju proses pemakzulan Bupati Sudewo.
Ketua Pansus, Teguh Bandang Waluyo, memastikan proses penyelidikan akan berjalan transparan.
Pansus akan menelisik sejumlah kebijakan Sudewo yang dianggap sebagai biang keladi kemarahan publik.
Disebutkan agenda pembahasan akan cukup banyak, yakni pengisian jabatan Direktur RAA Soewondo Pati, mengenai ratusan tenaga honorer yang disebutkan dipecat, kebijakan lima hari sekolah, hingga polemik kenaikan PBB yang sempat membuat gaduh.
Di saat tekanan politik lokal memuncak, ancaman lain datang dari Jakarta.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada awak media juga mengonfirmasi bahwa nama Sudewo muncul dalam pengembangan kasus korupsi proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Keterlibatan Sudewo diduga terjadi saat ia masih menjabat sebagai anggota DPR RI.
KPK menyatakan akan mendalami temuan ini lebih lanjut, dan tidak menutup kemungkinan akan memanggil Sudewo untuk diperiksa.
Meski dikepung dari berbagai penjuru, Bupati Sudewo bersikukuh untuk tidak mundur dari jabatannya. Ia merasa dipilih secara sah oleh rakyat melalui mekanisme demokrasi.
