Infografis
Suara.com - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, setiap kepala daerah yang saat pilkada diusung oleh partainya, haru menerapkan kebijakan populis atau pro-rakyat, bukan justru sebaliknya.
Hal itu ditegaskan Dasco dalam forum resmi, yakni bimbingan teknis atau bimtek Partai Gerindra Sumatera Utara yang digelar di Medan.
Dia mengatakan, peringatan tegas dan keras itu berlaku untuk semua kepala daerah yang diusung, apalagi tercatat sebagai kader Gerindra.
Menurutnya, mandat yang diberikan rakyat harus dijawab dengan kerja nyata.
Itu agar masyarakat bisa secara langsung merasakan maupun menerima dampak positif dari kader Gerindra yang menjadi kepala daerah.
Euforia kemenangan pilkada, tegas Dasco, harus segera diubah menjadi energi untuk bekerja lebih keras.
"Seluruh kepala daerah yang merupakan kader Partai Gerindra, agar jangan membuat kebijakan tidak populis untuk masyarakat. Kita harus membuat kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat," kata Dasco dalam keterangan, Kamis (14/8/2025).
Arahan ini bukan sekadar imbauan, melainkan sebuah penegasan identitas politik Gerindra, kata Dasco.
Apalagi, kata Dasco, hal itu merupakan doktrin utama ajaran Prabowo kepada seluruh kader Gerindra. Dia menekankan, kebijakan yang bermanfaat akan membangun keyakinan publik.
Baca Juga: Hercules Sindir Keras Bupati Pati Sudewo: Tidur di Got pun Mau Demi Jabatan, Tapi Sekarang?
Rakyat akan melihat kehadiran seorang pemimpin dari Partai Gerindra sebagai pembuat kebijakan, benar-benar membawa perubahan positif dan berguna bagi kehidupan mereka sehari-hari.
"Kita tetap bekerja, mendekatkan diri ke masyarakat, baik sebagai kader, anggota DPRD, dan kepala daerah yang tentunya membawa nama Partai Gerindra di daerah masing-masing," tambah Dasco.
Kontroversi Sudewo
Meski tak berkaitan secara langsung, pernyataan Dasco itu bisa menjadi sikap Partai Gerindra terhadap kasus kontroversial Bupati Pati Sudewo.
Sudewo adalah kader Partai Gerindra. Dia menerapkan kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan atau PBB hingga 250 persen.
Kontan saja kebijakan itu diprotes oleh mayoritas warga Pati, yang menilai kenaikan pajak sangat menyengsarakan.
