"Jadi, tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya. Penghitungan masih menggunakan yang lama," tegas Samsudin.
Sebagai informasi, warga Pati menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya terkait kebijakan menaikkan tarif PBB hingga 250 persen.
Bukan karena itu saja, respons arogan Bupati Sudewo terhadap kritik warga membuat sekitar 100 ribu demonstran menuntutnya mundur.
Jumlah tersebut lebih dari yang 'diminta' Bupati Sudewo yaitu 50 ribu demonstran.
Bupati Sudewo sendiri sudah membatalkan kenaikan PBB dan meminta maaf kepada warga Pati.
Saat menemui para demonstran, Bupati Sudewo berjanji akan melakukan perbaikan.
Sayangnya maaf tersebut sulit didapatkan Bupati Sudewo lantaran sebelumnya juga menghentikan 220 pegawai RSUD Pati tanpa pesangon.
DPRD Pati pun telah membentuk panitia khusus angket untuk membahas pemakzulan Bupati Sudewo.
Di sisi lain, Syafruddin Karimi selaku Ekonom dari Universitas Andalas mengungkap demo di Pati sebenarnya akibat pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.
Presiden Prabowo Subianto diketahui memangkas anggaran transfer ke daerah sebesar Rp50 triliun pada 2025.
Maka dari itu, pemerintah di sejumlah daerah menggenjot pendapatan lokal mereka, salah satunya melalui kenaikan PBB.
Kontributor : Neressa Prahastiwi
TERPOPULER
