Ketua MPR Ahmad Muzani Umumkan Draf PPHN Rampung, Kini Giliran Rakyat Mengkritisi

Jum'at, 15 Agustus 2025 | 11:46 WIB
Ketua MPR Ahmad Muzani Umumkan Draf PPHN Rampung, Kini Giliran Rakyat Mengkritisi
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan secara resmi telah selesai menyusun draf Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam Sidang Tahunan yang digelar di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta pada Jumat (15/8/2025). [Tangkapan layar]

Suara.com - Ketua MPR Ahmad Muzani resmi mengumumkan rumusan awal Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) telah rampung disusun, kini pihaknya membuka keran partisipasi publik  untuk menyempurnakan cetak biru arah bangsa tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam pidato kenegaraan yang berlangsung di Sidang Tahunan MPR RI 2025.

Di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan para tamu undangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025), Muzani memaparkan bahwa Badan Pengkajian MPR RI bersama Komisi Kajian Ketatanegaraan telah menuntaskan mandat mereka.

"Badan Pengkajian MPR dan didukung Komisi Kajian Ketatanegaraan telah menyelesaikan rumusan Pokok-Pokok Haluan Negara atau PPHN," kata Muzani.

Ia juga mengungkapkan bahwa hasil rumusan awal tersebut telah dipresentasikan dalam rapat gabungan yang dihadiri oleh pimpinan fraksi-fraksi dan Kelompok DPD pada 6 Agustus 2025 lalu.

Kini, setelah melalui tahap pembahasan internal, MPR membawa draf PPHN ke hadapan publik. 

Muzani secara terbuka mengundang partisipasi aktif dari berbagai elemen bangsa untuk ikut mengawal dan memberikan kontribusi pemikiran.

"Terkait dengan hal tersebut, kami mengajak segenap lembaga-lembaga negara, akademisi, tokoh masyarakat, ormas, dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk menyampaikan pandangan dan pendapat untuk memberikan masukan terkait konsep PPHN tersebut," katanya.

Ajakan ini menandai dimulainya fase kritis dalam perumusan PPHN.

Baca Juga: Prabowo Ungkap Keanehan Saat Jadi Presiden: Minyak Goreng Langka, Hingga Tingginya Harga Pangan

Apalagi dengan membuka partisipasi publik menjadi kunci untuk memastikan bahwa arah pembangunan jangka panjang bangsa benar-benar merefleksikan aspirasi dan kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. 

Langkah tersebut dipandang sebagai sebuah upaya strategis untuk membangun legitimasi yang kuat bagi PPHN sebelum nantinya dibawa ke jenjang pembahasan ketatanegaraan yang lebih tinggi.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI