Infografis
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menyoroti praktik pemberian tantiem bagi direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang menurutnya tidak masuk akal.
Dalam pidato Rancangan Undang-Undang APBN 2026 dan Nota Keuangan di Gedung Parlemen, Jumat (15/8/2025), Prabowo Subianto mengungkap ada komisaris BUMN yang hanya rapat sebulan sekali namun menerima tantiem hingga Rp 40 miliar per tahun.
"Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp 40 miliar setahun," ujar Prabowo.
Prabowo mengaku istilah tantiem terdengar asing dan digunakan untuk membungkus bonus besar agar publik tidak memahami maknanya.
"Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem," tegasnya.
Lantas, apa itu tantiem?
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang diberikan sebagai hadiah kepada karyawan. Dalam konteks BUMN, pengaturannya tercantum pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/2009.
Aturan ini menyebut tantiem sebagai penghargaan tahunan yang diberikan kepada Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas BUMN jika perusahaan meraih laba atau menunjukkan peningkatan kinerja, meskipun masih mengalami kerugian.
Pemberian tantiem mempertimbangkan pencapaian target, tingkat kesehatan perusahaan, kemampuan keuangan, dan faktor relevan lainnya. Besaran tantiem diatur antara lain: Direktur Utama 100%, anggota direksi 90% dari Dirut, ketua komisaris 40%, dan anggota komisaris 36%.
Prabowo Subianto menilai sistem ini kerap dimanfaatkan sebagai celah. Ia memerintahkan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk membenahi tata kelola BUMN, mengurangi jumlah komisaris, dan menghapus tantiem, terutama jika perusahaan merugi.
"Saya potong setengah, komisaris paling banyak 6 orang. Kalau bisa, cukup 4 atau 5, dan saya hilangkan tantiem," kata Prabowo.
Kebijakan penghapusan tantiem ini menjadi bagian dari langkah Prabowo menutup praktik bonus besar yang tidak sejalan dengan kinerja nyata BUMN.
