Infografis
“Kalau sekarang anak muda yang pantas menjadi Wapres hanya ada dua, satunya adalah AHY dan satunya lagi dari PDI P,” ujar dia.
Namun, pandangan berbeda datang dari Profesor Lili Romli, seorang pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Lili menawarkan dua kemungkinan analisis untuk membaca gestur politik Gibran yang menjadi sorotan tersebut.
Menurut Lili, kemungkinan pertama adalah murni ketidaksengajaan.
"Pertama tidak sengaja karena fokus salaman dengan Pak Dasco dan Jaksa Agung sehingga lupa salaman dengan yang lain. Atau memang sengaja tidak mau salaman dengan para menteri," ujarnya.
Jika sikap tersebut disengaja, Lili Romli melihat ada dua makna politik yang bisa digali lebih dalam. Makna pertama berkaitan dengan hierarki dan posisi kekuasaan.
“Pertama, wapres menempatkan diri sebagai atasan sehingga tidak harus salaman dengan bawahan,” terangnya.
Ia menambahkan, dalam tatanan protokoler yang ideal, seharusnya para menteri yang aktif menyambut atasan.
"Harusnya para menteri dengan datang menyambut wapres, jika seperti ini masih kental sikap feodalisme, suatu sikap dan laku yang tidak baik dalam era modern seperti ini," katanya.
Baca Juga: Sidang Tahunan MPR: SBY Dikawal AHY, Jokowi Hadir Tanpa Iriana, Megawati Belum Muncul
Makna kedua, yang lebih sarat dengan intrik, adalah anggapan bahwa Gibran melihat para menteri tersebut, khususnya AHY, sebagai rival politik potensial di masa depan.
“Kedua, menggap para menteri tersebut dianggap sebagai rival politiknya,” ungkap Lili.
Analisis ini diperkuat oleh fakta bahwa AHY beberapa kali disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai figur yang berpeluang maju pada kontestasi politik 2029. Selain itu, AHY juga kerap menerima tugas-tugas kenegaraan strategis langsung dari presiden.
“Seperti diketahui AHY pernah disebut oleh Pak Prabowo berpeluang untuk maju pada 2029 dan kerap mendapat tugas kenegaraan dari presiden. Hubungan sesama orang tuanya juga tampak ada rivalitas," sambungnya, merujuk pada sejarah hubungan politik antara Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
