Infografis
Suara.com - Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sulawesi Selatan memang mengalami kenaikan.
Namun, hal itu tidak serta-merta berbanding lurus dengan angka kemiskinan.
Sebab, tidak semua pengangguran masuk kategori miskin, bahkan ada yang tetap hidup sejahtera.
Hal tersebut diungkapkan Kepala BPS Sulsel, Aryanto, usai bertemu dengan Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi.
Pertemuan yang berlangsung di kantor Gubernur Sulsel pada Selasa, 19 Agustus 2025 itu membahas data kemiskinan dan pengangguran.
Aryanto menjelaskan, pada Februari 2025, TPT di Sulsel mencapai 4,96 persen. Naik 0,06 persen poin dibandingkan Februari 2024.
Secara jumlah, pengangguran bertambah sekitar 8 ribu orang, sehingga total mencapai 24 ribu orang.
Sementara itu, jumlah penduduk miskin justru menurun. Per Maret 2025, persentase penduduk miskin di Sulsel tercatat 7,60 persen atau sekitar 698,13 ribu orang.
Angka ini turun 0,17 persen poin dibandingkan September 2024, atau berkurang sekitar 13,64 ribu orang. Jika dibandingkan Maret 2024, penurunannya lebih signifikan yakni sekitar 38,85 ribu orang.
Baca Juga: Celios Curiga Rekayasa Data Pertumbuhan Ekonomi 5,12 Persen, Soroti Kejanggalan Investasi dan Ekspor
"Jadi memang tidak secara langsung ya ada hubungan antara kemiskinan dan pengangguran. Kalau kemiskinan itu kan dilihat seberapa banyak masyarakat kita di bawah garis kemiskinan, sedangkan pengangguran itu kita hitung dari berapa banyak orang yang di usia kerja, sementara tidak bekerja," jelas Aryanto.
Ia mencontohkan, ada kelompok masyarakat yang tidak bekerja tetapi masih memiliki sumber pendapatan lain.
Seperti tabungan, aset atau dukungan keluarga, sehingga tidak masuk kategori miskin.
Di sisi lain, ada pekerja yang sebenarnya masih bekerja, tetapi tetap miskin karena penghasilan rendah.
Aryanto juga menyinggung fenomena "shifting" di Sulsel. Ia menyebut, perkembangan teknologi membuat sebagian pekerjaan manusia digantikan oleh mesin atau sistem digital.
Akibatnya, pengangguran meningkat, tetapi ekonomi secara keseluruhan tetap tumbuh.
"Karena memang masyarakat kita ada shifting. Misalnya bagaimana perekonomian kita didrive atau banyak dilaksanakan oleh berbagai teknologi informasi. Kan akhirnya ekonomi tumbuh, tapi pengangguran meningkat karena semuanya pakai teknologi," sebutnya.
Lima Kabupaten Penyumbang Kemiskinan
Badan Pusat Statistik mencatat ada lima kabupaten menempati posisi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di provinsi Sulsel.
Diantaranya, kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 12,41 persen, Jeneponto 11, 82 persen, Luwu 11,70 persen, Enrekang 11,25 persen, dan Luwu Utara 11,24 persen.
Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman mengatakan, masalah kemiskinan di Sulawesi Selatan bersifat kompleks.
Penyebabnya bukan saja karena pendapatan yang rendah. Faktor utama, menurutnya, karena kualitas sumber daya manusi dan pendidikan yang rendah terutama di wilayah kepulauan.
Kemudian, terbatasnya akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan air bersih.
"Faktor kualitas SDM yang rendah karena pendidikan. Kemudian keterampilan tenaga kerja kurang memadai terutama untuk wilayah Kepulauan," ujarnya.
Pemprov menargetkan angka kemiskinan di Sulsel untuk lima kabupaten itu bisa ditekan ke angka 10 persen.
Seluruh program pengentasan sudah dituangkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2025.
Seperti, pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui penyediaan layanan dasar pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi.
Pemprov Sulsel juga menganggarkan bantuan sosial untuk membangun rumah layak huni.
"Kita lakukan intervensi untuk turunkan angka ke 10 persen dan kita optimis," jelasnya.
Kata Jufri, salah satu penyebab naiknya pengangguran karena adanya perlambatan ekonomi.
Pemprov Sulsel sudah melakukan sejumlah upaya, termasuk mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK sebanyak 6.624 orang untuk menekan PHK massal.
Kemudian membuka job fair dan peluang kerja sama magang ke Jepang.
"Namun, memang tidak akan terlalu menekan. Ke depan kita akan permudah investasi masuk agar tercipta lapangan kerja yang lebih luas," sebutnya.
la tak menampik kemiskinan dan pengangguran berkaitan erat. Ketika banyak orang menganggur, maka risiko mereka miskin pun semakin tinggi.
"Maka kita harus akui kondisi real bangsa kita ini karena perlambatan ekonomi. Kondisi fiskal kita sedang tidak baik-baik saja, perputaran uang di masyarakat cukup kecil. Terus terang kurang uang," terang Jufri.
Angka pengangguran disumbang oleh masifnya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan.
Salah satu efek domino dari adanya efisiensi yang dilakukan pemerintah sejak bulan Maret.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
