Suara.com - Demo warga menolak kenaikan Pajak PBB P2 di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, rusuh.
Demo yang berlangsung sejak siang hingga malam hari ini diwarnai aksi saling dorong dan saling lempar.
Sejumlah warga dan petugas dilaporkan terluka akibat peristiwa ini.
Masyarakat Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar demo untuk memprotes kenaikan PBB yang mencapai 300 persen pada Selasa, 19 Agustus 2025.
Rencana demo dengan massa dua ribu orang tersebut sudah terdengar sehingga kawat berduri telah terpasang di depan Kantor Bupati Bone.
Posko pengumpulan bantuan logistik pun telah berdiri sejak beberapa hari lalu di depan Masjid Agung Watampone.
Banner bertuliskan "Aliansi Rakyat Bone Bersatu Tolak Kenaikan PBB-P2" dibentangkan di depan posko.
Yang menarik, mereka memelesetkan PBB yang sebenarnya Pajak Bumi dan Bangunan menjadi Pajak Bumi dan Beramal.
Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan wakilnya, Andi Akmal Pasluddin, sebelumnya menggunakan akronim 'Beramal' saat kampanye.
Baca Juga: Pati Membara Lagi, Demo Jilid 2 Digelar 25 Agustus, Massa Desak Bupati Sudewo Dimakzulkan
Demo yang sama sebenarnya sudah digelar pada 12 dan 13 Agustus 2025, bahkan sempat ricuh karena Bupati Bone dan wakilnya tidak menemui mereka.
Bupati Bone rupanya lebih memilih menyambut Titiek Soeharto (Ketua Komisi IV DPR), Andi Amran Sulaiman (Menteri Pertanian), dan Sulaiman Umar (Wakil Menteri Kehutanan).
Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, baru menemui perwakilan demonstran pada Kamis, 14 Agustus 2025.
Pertemuan singkat tersebut hanya menghasilkan bantahan soal kenaikan tarif PBB.
Hari ini, Selasa siang, para demonstran tampak berjalan kaki sambil mengenakan topeng dan membawa bendera "Aliansi Pemuda Bersatu".
Demo mulai ricuh ketika sejumlah demonstran berupaya memindahkan kawat duri di depan Kantor Bupati Bone.
Aksi demonstran berlanjut dengan melempar air mineral gelas ke arah pintu masuk Bupati Bone sehingga polisi maju menggunakan kendaraan pengurai massa.
Demo kenaikan PBB di Kabupaten Bone lantas menjadi perbincangan di akun X @MurtadhaOne1.
Perbincangan tersebut berkaitan dengan reaksi Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman terhadap protes masyarakat Bone akibat kenaikan PBB.
Menurut Andi, kenaikan tersebut berkaitan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai ketidaksesuaian objek pajak di lapangan.
"Selama ini ada tanah yang dipajaki sebagai tanah, padahal di atasnya sudah berdiri rumah mewah," ujar Andi setelah upacara HUT RI ke-80, Minggu, 17 Agustus 2025.
Oleh sebab itu, kenaikan PBB merupakan penyesuaian terhadap temuan BPK.
Sedangkan mengenai aksi demo kenaikan PBB di Bone, Andi merasa tak perlu dibesar-besarkan.