Suara.com - Suasana di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, diperkirakan akan kembali memanas dengan rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang akan digelar pada Senin, 25 Agustus 2025.
Gerakan massa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu ini menjadi gelombang protes lanjutan setelah kericuhan yang pecah pada 13 Agustus lalu.
Tuntutan utama dalam "Demo Pati Jilid 2" ini masih sama yakni mendesak DPRD Kabupaten Pati untuk segera memproses pemakzulan Bupati Sudewo.
Massa menuntut wakil rakyat serius menggunakan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket sebagai pintu masuk untuk melengserkan bupati dari jabatannya.
Koordinator inisiator aksi, Ahmad Husein, menegaskan bahwa tujuan utama mereka adalah mengawal proses hak angket dan memastikan Sudewo bertanggung jawab atas kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) yang dinilai mencekik leher warga.
Meski mengusung nama aliansi dari wilayah timur, Husein mengklaim gerakan ini mewakili suara seluruh masyarakat Pati yang resah.
Mengantisipasi potensi kericuhan seperti aksi sebelumnya, ia secara terbuka mengimbau seluruh peserta untuk menjaga ketertiban dan waspada terhadap penyusup yang bertujuan memprovokasi kekacauan.
Rangkaian protes ini berawal dari kebijakan kontroversial kenaikan PBB-P2 yang memicu kemarahan publik.
Puncaknya terjadi pada aksi 13 Agustus, di mana unjuk rasa berujung bentrokan sengit di sekitar kantor Bupati.
Baca Juga: Instruksi Mendagri Tito Terkait Situasi Pati, Nasib Bupati Sudewo di Ujung Tanduk?
Insiden anarkistis, termasuk pembakaran satu unit kendaraan dinas, menjadi sorotan nasional dan memaksa aparat keamanan bekerja ekstra keras.
Buntut dari kerusuhan tersebut, DPRD Kabupaten Pati akhirnya membentuk Pansus Hak Angket untuk mulai menyelidiki dugaan maladministrasi dan proses pengambilan kebijakan yang dipermasalahkan oleh warga.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah memberikan perhatian khusus, mengimbau agar aksi lanjutan berlangsung damai tanpa mengganggu pelayanan publik.
Pihak kepolisian juga menyatakan telah melakukan evaluasi untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama unjuk rasa berlangsung.
Untuk menjaga transparansi dan fokus gerakan, Ahmad Husein menyatakan pihaknya tidak akan membuka posko donasi apa pun.
Aliansi akan mendirikan posko pengawalan utama di depan kantor DPRD Pati sejak pagi hari untuk memusatkan koordinasi massa.
Sementara itu, proses di parlemen terus berjalan. Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati mengonfirmasi bahwa pemeriksaan masih berlangsung intensif.
Nasib jabatan Bupati Sudewo kini berada di tangan hasil penyelidikan Pansus, yang jika menemukan bukti kuat, dapat merekomendasikan mekanisme pemakzulan sesuai peraturan perundang-undangan.
