Infografis
Suara.com - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, bergerak cepat merespons situasi pasca-aksi massa besar-besaran di Kabupaten Pati. Ia langsung menggelar Rapat Terbatas dengan seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jateng di kantornya pada Kamis, 14 Agustus 2025, untuk membedah situasi dan mengambil langkah strategis.
Seusai rapat, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa kondisi di Pati saat ini sudah terkendali dan kondusif. Namun, ia tak menampik adanya kelalaian dari Pemerintah Kabupaten Pati yang memicu gejolak di masyarakat terkait kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
"Perkembangan situasi kita bahas secara detail. Saya sampaikan, situasi wilayah Pati kondusif," ucap Gubernur sebagaimana dilansir laman resmi Pemprov Jateng.
Meski situasi telah mereda, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak tinggal diam. Ahmad Luthfi mengerahkan sejumlah tim khusus untuk memastikan stabilitas di Pati terjaga dan pelayanan publik tidak terganggu.
"Dari Biro Otonomi Daerah (Otda), Biro Ekonomi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan juga melakukan bantuan di sana, agar roda perekonomian dan investasi di wilayah Pati tetap berjalan. Biro Kesra (Kesejahteraan Rakyat) juga sudah turun untuk koordinasi lintas sektoral dan (berkomunikasi dengan) tokoh masyarakat agar situasi lebih kondusif. Dinas Kesehatan juga diterjunkan agar layanan kesehatan berjalan (dengan) baik," kata Gubernur.
Pemkab Pati Kena Teguran Keras
Dalam penjelasannya, Ahmad Luthfi membeberkan kronologi yang menunjukkan bahwa Pemkab Pati belum sepenuhnya mematuhi arahan dari Pemprov Jateng sebelum menaikkan PBB. Ia menyebut Sekda Pati memang telah mengirim surat verifikasi pada 12 April 2025, yang ditindaklanjuti dengan rapat bersama Biro Hukum Setda Provinsi Jateng pada 22 April 2025.
Dalam rapat itu, Pemprov memberikan tiga syarat mutlak yang harus dipenuhi Pemkab Pati, yakni menunjuk pihak ketiga untuk melakukan kajian, memastikan kebijakan tidak membebani masyarakat, dan menyesuaikannya dengan kemampuan wilayah. Laporan pemenuhan syarat itu harus diserahkan dalam waktu satu minggu.
Namun, hingga gejolak massa terjadi, laporan tersebut tak kunjung diterima. Hal ini menjadi dasar bagi Gubernur untuk memberikan teguran keras.
Baca Juga: Bupati Pati 'Menghilang' di HUT Kemerdekaan, Wagub Jateng Turun Gunung Jadi Inspektur Upacara
"Sampai sekarang, mungkin dari kajiannya belum sampai dan lain sebagainya. Ini menjadi teguran untuk tidak dilakukan kembali, tetapi (kebijakan kenaikan PBB) sudah ditarik, sudah dicabut. Tinggal kita melakukan pembinaan ke depan," ucap Gubernur dengan tegas.
Kini, bola panas penanganan aspirasi warga sepenuhnya berada di tangan DPRD Kabupaten Pati. Pemprov Jateng akan memantau proses yang diperkirakan memakan waktu hingga 60 hari ke depan.
"Kita tunggu dari DPRD-nya, jadi ini kan kewenangannya di DPRD Kabupaten Pati, bukan di Pemprov," jelasnya.
