3 Bulan Berlalu, Surat Pemakzulan Gibran 'Menghilang' di DPR? Adies Kadir: Saya Belum Lihat

Suara.com - Misteri menyelimuti nasib surat usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan TNI.

Tiga bulan setelah surat tersebut dikirim, jajaran pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI justru kompak mengaku belum melihat atau membahasnya, seolah mengisyaratkan bahwa usulan tersebut tidak akan pernah sampai ke meja rapat.

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menjadi salah satu pimpinan yang mengonfirmasi bahwa surat tersebut belum menjadi agenda pembahasan.

Ia mengklaim belum pernah melihat wujud fisik surat yang sudah masuk sejak akhir Mei 2025 lalu itu dan menyatakan rapat pimpinan (Rapim) belum pernah menyinggungnya.

"Itu belum dibicarakan di Rapim. Nanti kami cek suratnya sudah sampai mana. Saya belum lihat suratnya," ujar Adies kepada awak media, Selasa (19/08/2025).

Sikap serupa ditunjukkan oleh pimpinan dewan lainnya.

Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad terlihat enggan memberikan respons apapun terkait desakan pemakzulan ini.

Senada dengan mereka, Ketua MPR Ahmad Muzani juga berdalih belum membaca isi surat dan perlu membahasnya terlebih dahulu dengan pimpinan lain.

Sikap dingin para elite parlemen ini membuat isu pemakzulan Gibran perlahan memudar dari panggung politik nasional.

Manuver Politik Gibran Redam Isu

Di tengah ketidakjelasan nasib surat tersebut di Senayan, Gibran Rakabuming Raka justru melakukan manuver politik yang cerdas.

Alih-alih merespons secara verbal, Gibran memilih mendekati salah satu tokoh sentral di balik Forum Purnawirawan TNI, yakni mantan Wakil Presiden Try Sutrisno.

Momen keakraban keduanya terekam jelas oleh kamera. Gibran terlihat berbincang akrab dan mencium tangan Try Sutrisno dalam acara Hari Lahir Pancasila pada awal Juni lalu.

Tak berhenti di situ, Gibran bahkan secara khusus mengunjungi kediaman Try Sutrisno dengan dalih untuk bersilaturahmi sekaligus mengantarkan undangan resmi untuk menghadiri Upacara HUT RI ke-80 di Istana Merdeka.

Gestur politik ini dinilai banyak pihak sebagai cara efektif untuk meredam gejolak dari para purnawirawan senior.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI diketahui telah berkomunikasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pertemuan tersebut, mereka menyerahkan delapan butir usulan, di mana salah satunya adalah permintaan agar Gibran diganti dari jabatannya sebagai wakil presiden.

Alasan utama di balik usulan pemakzulan ini adalah landasan hukum keterpilihan Gibran.

Mereka menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu yang dinilai sarat pelanggaran hukum acara MK dan UU Kekuasaan Kehakiman.

Selain itu, forum tersebut juga mempersoalkan rekam jejak Gibran di masa lalu yang dianggap tidak mencerminkan akhlak yang baik, termasuk mengungkit kembali keberadaan akun media sosial anonim "fufufafa" yang pernah dikaitkan dengannya.