Suara.com - Sebuah tudingan serius yang menyeret nama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dilempar ke publik. Saat masih menjabat sebagai Kepala Densus 88 Anti-Teror, Tito dituding melakukan penyadapan ilegal terhadap politisi Anas Urbaningrum untuk kepentingan perebutan kursi Ketua Umum Partai Demokrat.
Pengakuan mengejutkan ini datang dari Abdul Haris, mantan orang dalam Demokrat sekaligus eks staf Ketua DPR Marzuki Alie, yang menyebut penyadapan ini adalah bagian dari barter politik untuk memuluskan karier Tito di kepolisian.
Dalam sebuah siniar di channel YouTube Forum Keadilan TV, Abdul Haris secara blak-blakan membongkar apa yang ia klaim sebagai operasi senyap di balik Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung. Saat itu, tiga nama besar bersaing ketat; Marzuki Alie, Anas Urbaningrum, dan Andi Mallarangeng.
Haris mengklaim, ia tahu soal penyadapan ini karena ada laporan langsung dari Tito Karnavian ke lingkaran terdalam Marzuki Alie.
"Tahunya ketika laporan itu, telepon itu dari Tito Karnavian ke ring satu Marzuki Alie, salah satunya diterima oleh Syofwatillah Mohzaib, putra angkat Marzuki Alie. Melaporkan bahwa kami sedang menyadap AU (Anas Urbaningrum)," kata Haris, dikutip Rabu (20/8/2025).
Menurut Haris, target penyadapan ini sangat spesifik, yakni hanya Anas Urbaningrum. Alasannya, Anas saat itu dianggap sebagai kandidat paling kuat dengan sumber daya yang banyak.
"Yang saya dengar itu hanya kepada Anas Urbaningrum, karena diduga Anas itu memiliki potensi dan keuangan yang cukup," kata Haris.
Ia mengaku tidak tahu detail informasi apa yang disadap, tapi ia memastikan semua itu berkaitan dengan strategi pemenangan di kongres.
Motif Barter Politik: Amankan Karier Lewat Lobi Senayan?
Lebih jauh, Haris membeberkan dugaan motif di balik keterlibatan Tito dalam operasi ini. Menurutnya, ini adalah bagian dari barter politik untuk mengamankan karier Tito sebagai petinggi Polri di masa depan.
Logikanya, jika Marzuki Alie terpilih sebagai Ketua Umum Demokrat, maka lobi-lobi politik di DPR akan lebih mudah, terutama di Komisi III yang menjadi gerbang uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi para petinggi Polri.
"Logikanya stempel itu ada di Senayan (DPR), fit and proper test itu di DPR dilakukan di Komisi III. Di Komisi III yang ketuanya juga dari Demokrat," jelas Haris.
TERPOPULER
