REGIONAL:
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menjadi bulan-bulanan netizen usai pernyataannya soal tunjangan perumahan anggota dewan viral di media sosial.
Politikus Partai Golkar tersebut sebelumnya menjelaskan bahwa DPR kini tidak lagi menyediakan rumah dinas sehingga diberikan tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan.
Namun, dalam penjelasannya kepada wartawan di Gedung Nusantara II, Senayan pada Selasa, 19 Agustus 2025, Adies melontarkan perhitungan yang dianggap janggal.
Dia menyebut jika harga kos Rp3 juta per bulan dikalikan 26 hari kerja, maka hasilnya Rp78 juta.
Angka tersebut menurutnya masih lebih besar dibanding tunjangan perumahan yang diterima anggota dewan, yakni sekitar Rp50 juta setelah dipotong pajak, hingga mengharuskan anggota dewan menombok untuk bayar sewa kos tiap bulannya.
"Mereka (anggota DPR RI) sewa kos ruangan 4x6 dengan kamar mandinya itu kan kurang lebih, dekat-dekat Senayan ini Rp3 juta perbulan. Rp3 juta itu sudah paling murah," kata Adies Kadir dalam video yang diunggah akun Instagram @fakta.indo pada Rabu, 20 Agustus 2025.
"Kalau dikalikan satu bulan, dianggap 26 hari mereka bekerja, berarti Rp78 juta. Mereka masih nombok. Kalau Rp52-an (juta) mereka terima, mereka masih nombok juga untuk menuju Rp78 juta itu," ucapnya menyambung.
Tak sampai di sana, Adies Kadir juga sempat mencibir kritikan publik yang menyebut angka tunjangan Rp50 juta per bulan bagi anggota DPR masih terlalu besar.
"Nanti kita pikirkan, kalau memang masih Rp50 juta terlalu besar, teman-teman kita imbau untuk cari kos-kosan satu jutaan lah yang mungkin kamar mandi di luar atau seperti itu, kalau dianggap masih terlalu mahal (harga) kos-kosannya Rp3 juta," tutur Adies.
Pernyataan tersebut langsung menuai kritik dan olok-olok dari warganet. Banyak yang menyoroti kekeliruan logika hitungan Adies yang menganggap kos Rp3 juta per bulan bisa dikalikan dengan jumlah hari kerja.
"Gimana hitungannya bapak ini, kos Rp3 juta sebulan kok dikali 26 hari kerja. Itulah pentingnya belajar matematika ya adik-adik SD, biar enggak salah bikin kebijakan ketika jadi pejabat," komentar akun @mill***.
"Mungkin bapak ini harus sekolah SD lagi," timpal akun @tri***.
"Luar biasa DPR ini, dipuji tak pantas, dihujat lebih pas," ujar akun @gus***.
"Berarti dia itu menghitung Rp3 juta per hari, bukan per bulan. Kocak memang itu kebijakan, satu hari tinggal kosan mereka Rp3 juta, kosan apa apartemen bos Rp3 juta per hari," tulis akun @untt***.
Sebagai informasi, gaji pokok anggota DPR sendiri sebenarnya hanya sekitar Rp6–7 juta per bulan.
Namun, total penerimaan mereka bisa tembus Rp70 juta setelah ditambah berbagai tunjangan, mulai dari beras, bensin, komunikasi, hingga tunjangan kehormatan.
Khusus untuk tunjangan perumahan, setiap anggota DPR kini mendapat sekitar Rp50 juta per bulan sebagai kompensasi karena fasilitas rumah dinas dihapuskan.
Meski begitu, kebijakan ini menuai kritik luas dari publik lantaran dinilai berlebihan, terlebih di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit.
Pernyataan Adies yang dianggap keliru dalam berhitung justru semakin memperkeruh persepsi publik terhadap DPR.
Alih-alih meluruskan isu, pernyataan itu malah memicu gelombang satir dan sindiran dari warganet yang merasa para wakil rakyat jauh dari realitas kehidupan sehari-hari masyarakat.
TERPOPULER
