Infografis
Suara.com - Di balik citra Banten sebagai "Tanah Jawara" yang gagah dan penyangga Ibu Kota dengan industri raksasanya, tersimpan sebuah ironi yang menusuk.
Jauh dari gemerlap pabrik dan kota-kota mandiri, wilayah Banten Selatan justru menjadi episentrum kantong-kantong kumuh, seolah terlupakan dari kue pembangunan.
Fakta pahit ini terungkap dari data Pemerintah Provinsi Banten, yang menyorot Kabupaten Lebak sebagai wilayah dengan kawasan kumuh terluas se-provinsi, mencapai angka fantastis 1.233,98 hektare.
Luasan ini hampir setara dengan setengah dari total wilayah kumuh di Banten, menjadi potret nyata ketimpangan yang mengakar.
Kondisi ini memaksa Pemprov Banten di bawah kepemimpinan Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Ahmad Dimyati Natakusumah untuk menempatkan Banten Selatan sebagai prioritas utama.
Ini bukan lagi sekadar program pembangunan, melainkan sebuah pertaruhan untuk membuktikan janji politik “Banten Maju, Adil, Merata dan Tidak Korupsi”.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Banten, Rachmat Rogianto, mengakui skala masalah yang masif ini.
Namun, ia mengklaim pemerintah telah bergerak melampaui target.
“Pada 2025, kami telah menangani penataan 400 hektare kawasan kumuh, melebihi target semula yang hanya 100 hektare,” kata Rachmat, dilansir dari Antara.
Kesenjangan antara utara dan selatan Banten tergambar jelas dalam data sebaran kawasan kumuh.
Baca Juga: Di Depan Gubernur Banten, Pimpinan KPK Ungkap Pungli Perizinan di Tangerang: Terus Terang Minta Duit
Jika Kota Tangerang Selatan hanya memiliki 8,68 hektare, Lebak dan Pandeglang di selatan menjadi cerminan wajah Banten yang lain.
- Kabupaten Lebak: 1.233,98 hektare
- Kabupaten Tangerang: 845,56 hektare
- Kabupaten Serang: 252,75 hektare
- Kabupaten Pandeglang: 110,69 hektare
Total, sebanyak 483.875 jiwa setara dengan populasi satu kota sedang tercatat tinggal di kawasan-kawasan ini, bergelut dengan masalah sanitasi, bangunan tidak layak, hingga akses air bersih yang terbatas.
Sekretaris DPRKP Banten, Rinto Yuwono, menegaskan bahwa program ini bukanlah proyek "kosmetik" yang hanya memperbaiki bangunan. Akar masalahnya jauh lebih dalam: lingkungan yang tidak sehat dan ketiadaan peluang ekonomi.
“Kalau hanya memperbaiki bangunan tanpa memperbaiki sistem lingkungan dan peluang ekonomi, masalah kumuh akan muncul kembali,” ujar Rinto.
Ini adalah pengakuan jujur bahwa solusi instan tidak akan berhasil. Oleh karena itu, strategi yang dijalankan bersifat terintegrasi.
Menurut Rinto, kolaborasi menjadi kunci. “Ini harus dikerjakan bersama-sama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota, dan masyarakat,” katanya.
