Di satu sisi, ada tuntutan besar untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik.
Di sisi lain, ada keterbatasan kapasitas APBN untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut secara instan.
Pemerintah sendiri telah menunjukkan komitmen untuk mengatasi masalah ini.
Dalam rancangan APBN 2025, sektor pendidikan direncanakan mendapat alokasi jumbo sebesar Rp724,3 triliun.
Sebagian dari anggaran ini secara spesifik akan difokuskan untuk peningkatan kesejahteraan guru, baik melalui kenaikan gaji bagi guru ASN maupun pemberian tunjangan yang lebih layak untuk guru non-ASN.
Langkah ini menjadi krusial. Peran Menteri Keuangan tidak hanya berhenti pada alokasi anggaran, tetapi juga memastikan pemetaan dan distribusi dana tersebut tepat sasaran.
Reformasi sistemik diperlukan agar setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para guru dan dosen di seluruh Indonesia, mengakhiri era di mana pengabdian mereka dihargai dengan upah yang tak sepadan.