Ia menegaskan kembali prinsip dasar dalam pengenaan PBB yang menurutnya tidak boleh dilepaskan dari kondisi pasar dan aspek sosial masyarakat.
"Prinsip PBB itu, NJOP tidak boleh melebihi harga pasar, itu dasarnya. Dan prinsip yang kedua, kita ini mengadministrasikan keadaan sosial," tegasnya.
Selain PBB, Ahok juga mengaku membicarakan isu lain bersama Pramono, termasuk sistem parkir dan rencana penerapan voucher digital di Jakarta.
"Jadi Pak Pram, kita mungkin 2-3 bulan kita diskusilah. Terus soal parkir, terus soal sistem voucher. Sekarang lagi tren nih global nih," kata Ahok.
Ia menambahkan, sistem tersebut nantinya dapat dikembangkan oleh Bank Jakarta dengan integrasi berbagai layanan, termasuk transportasi.
"Nanti orang mau sistem naik bus, voucher ada digital. Bayar PB1 ada voucher. Nanti ada mungkin hadiah gitu. Nah itu mesti dirumuskan untuk dilakukan oleh Bank Jakarta. Karena kita pengen juga ada Jakartawan gitu kan. Nah itu mau kita, Pak Pram pengen supaya ditingkatkan," pungkasnya.