Infografis
Suara.com - Eskalasi politik di Kabupaten Pati, Jawa Tengah mencapai babak baru yang bisa jadi lebih panas. Setelah sukses melumpuhkan kantor bupati lewat aksi massa masif, kelompok yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) kini membidik target yang lebih tinggi yakni demo di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.
Mereka berencana menggelar aksi besar-besaran untuk menekan komisi antirasuah agar segera menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka dalam skandal korupsi pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan periode 2020-2021.
Menurut salah satu koordinator lapangan, Supriyono alias Botok, mobilisasi massa dari Pati ke Jakarta akan dilakukan secara besar-besaran.
Rombongan dijadwalkan berangkat pada hari Minggu, 31 Agustus 2025, dan akan menggelar aksi pengepungan Gedung Merah Putih KPK selama dua hari berturut-turut, yaitu pada Selasa, 2 September, dan Rabu, 3 September 2025.
"Tuntutannya mendesak KPK agar menetapkan bupati sudewo sebagai tersangka kasus korupsi DJKA," tegas Botok dalam siaran langsung di akun media sosial TikTok @koko.king.affiliate, Senin (18/8/2025) malam.
Gerakan ke Jakarta ini merupakan puncak dari kemarahan warga yang sebelumnya meledak di Pati pada 13 Agustus lalu. Kala itu, ribuan warga turun ke jalan menuntut Sudewo mundur dari jabatannya.
Pemicu utamanya adalah kebijakan kontroversial Pemkab Pati yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara brutal hingga 250 persen.
Selain kenaikan pajak yang mencekik, kebijakan lain yang memicu amarah adalah perubahan ketentuan hari sekolah. Meskipun kedua kebijakan tersebut akhirnya dibatalkan oleh Sudewo setelah mendapat gelombang protes dahsyat, nasi telah menjadi bubur.
Warga yang kadung marah tetap bersikukuh pada satu tuntutan, Sudewo harus lengser.
Baca Juga: Kemana Perginya Bupati Pati Sudewo Pasca Demo?
Politikus Partai Gerindra itu menolak mentah-mentah tuntutan untuk mengundurkan diri. Sikap ini membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati mengambil langkah politik serius dengan membentuk panitia khusus (pansus) hak angket untuk menyelidiki kemungkinan pemakzulan Bupati Sudewo.
Sembari mengawal proses di DPRD, warga Pati berencana kembali menggelar demonstrasi lanjutan pada Senin, 25 Agustus 2025, untuk memastikan proses pemakzulan terus berjalan.
Di tengah panasnya situasi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mencium adanya agenda lain di balik desakan pemakzulan yang tak kunjung padam.
Menurutnya, Sudewo telah menunjukkan itikad baik dengan meminta maaf dan mencabut kebijakannya, namun tuntutan untuk melengserkannya terus bergulir.
“Sekarang, ada tuntutan yang lain, ini saya kira bukan berhubungan dengan itu. Tapi, berhubungan dengan masalah lain,” kata Tito kepada wartawan saat ditemui di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Kamis, (14/8/2025).
Tito bahkan secara terbuka menyiratkan adanya dugaan kepentingan politik yang menunggangi kemarahan warga.
“Tolong jangan sampai juga ada kepentingan politik di balik itu. Tolong jangan-lah, bagaimana pun bupati dipilih oleh rakyat,” ujarnya.
