Suara.com - Permintaan amnesti yang dilontarkan oleh mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menuai respons tajam dari parlemen.
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, mempertanyakan dasar permintaan tersebut dan menegaskan bahwa amnesti hanya bisa diberikan kepada seseorang yang status hukumnya telah inkrah atau terbukti bersalah melalui putusan pengadilan.
"Pertanyaan saya adalah, amnesti itu apa sih? Pengampunan. Artinya kalua orang diampuni, kan sudah dinyatakan bersalah, betul gak? Ini kan belum ada sidang, belum ada apa tuh, bagaimana cara Presiden mengampuni," kata Soedeson Tandra kepada wartawan, Sabtu (23/8/2025).
Ia menekankan prinsip hukum fundamental yang menyatakan seseorang tidak dapat dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan.
"Undang-undang pokok kekuasaan kehakiman saja mengatakan begini, tidak ada seorang pun yang dapat dinyatakan bersalah kecuali atas kekuatan putusan Pengadilan," tegasnya.
Menurut Soedeson, permintaan amnesti dari Noel secara tidak langsung merupakan sebuah pengakuan bersalah.
"Orang yang minta pengampunan kan gimana? Kalau saya bersalah kepada mas, saya kan minta ampun dong. Minta maaf lah, ya kan?" tuturnya.
Untuk diketahui, Noel ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
Usai menyandang status tersangka dan digiring ke mobil tahanan, Noel sempat menyampaikan harapannya untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.
Namun, harapan itu pupus setelah Presiden Prabowo justru langsung memberhentikannya dari jabatan Wamenaker.
TERPOPULER
