Bela Gaji Selangit Anggota DPR, Pasha Ungu Beberkan Kalkulasi di Balik Angka yang Jadi Polemik

Suara.com - Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Sigit Purnomo atau yang akrab dikenal dengan Pasha Ungu merespons tajamnya sorotan publik mengenai besaran gaji dan tunjangan anggota dewan yang dinilai fantastis di tengah kesulitan ekonomi masyarakat. 

Pasha membela kolega-koleganya dengan menegaskan bahwa seluruh pendapatan yang diterima anggota dewan telah melalui mekanisme perhitungan yang matang dan mempertimbangkan berbagai faktor.

"Ya, silakan semua kan boleh saja menggunakan argumentasinya masing-masing. Tapi dalam hal penempatan pendapatan, perhitungan-perhitungan yang dilakukan DPR kan sudah melalui berbagai mekanisme, sudah dihitung," ujar Pasha di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (25/8/2025).

Pasha menjelaskan, salah satu faktor utama dalam perhitungan tersebut, yakni latar belakang anggota DPR yang berasal dari berbagai penjuru Indonesia.

Menurutnya, biaya hidup dan transportasi bagi anggota dewan yang berasal dari daerah jauh seperti Papua, Aceh, Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga Sulawesi Utara tentu jauh lebih besar dibandingkan mereka yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya.

"Kan anggota DPR tidak semuanya tinggal di Jakarta, tidak semuanya berasal dari Jakarta. Ada yang dari Papua, ada yang dari Aceh, ada yang dari pelosok NTT, ada yang dari Sulawesi Utara yang untuk ke sini cukup jauh dan biaya juga cukup besar," paparnya.

Oleh karena itu, Pasha menekankan bahwa komponen tunjangan yang diberikan bertujuan untuk menunjang kelancaran tugas para wakil rakyat. 

"Artinya begini, semua sudah dihitung secara baik, kira-kira begitu, sehingga semua yang jadi kebutuhan akses, kebutuhan-kebutuhan dukungan yang lain bagi anggota DPR untuk bekerja di DPR sudah terpenuhi," lanjut mantan Wakil Wali Kota Palu.

Polemik mengenai pendapatan anggota DPR kembali mencuat setelah adanya isu kenaikan gaji dan tunjangan, termasuk tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas. 

Hal ini memicu kritik keras dari publik yang membandingkannya dengan kondisi ekonomi masyarakat luas.

Menanggapi persepsi publik yang menganggap pendapatan dewan berlebihan dan membuang-buang uang rakyat, Pasha menyatakan bahwa hal tersebut memerlukan diskusi yang lebih mendalam dan berbasis data.

"Bahwa kemudian ada masyarakat yang menganggap kok seolah-olah berlebihan misalnya, kok seolah-olah ini buang-buang uang rakyat misalnya, ya ini kan kita tidak bisa bicarakan di meja yang bebas. Ini harus kita dudukkan bersama," katanya.

Ia meyakinkan bahwa penetapan anggaran untuk DPR melibatkan institusi negara yang kompeten seperti Kementerian Keuangan dan Sekretariat Jenderal DPR untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi keuangan negara.

"Tapi yang perlu saya sampaikan bahwa semua ini sudah dihitung dengan baik. Kita kan ada Kementerian Keuangan, Sekjen DPR, kira-kira begitu. Apa sih kebutuhan DPR? Bagaimana dengan keuangan pemerintah? Cocok apa enggak. Sampai ke soal dan lain-lain kan kira-kira begitu," katanya.