Infografis
Suara.com - Pesta demokrasi baru saja usai, namun panggung politik nasional sudah memanas dengan manuver-manuver tajam.
Salah satu isu yang kini menjadi sorotan adalah wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, yang dinilai bukan sekadar gertakan hukum, melainkan sebuah "kartu politik" tingkat tinggi.
Pengamat politik Ray Rangkuti secara blak-blakan menyebut isu ini sengaja dimainkan untuk menekan dan meredam kekuatan politik dinasti Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kini bersemayam di lingkar kekuasaan.
Menurutnya, posisi Gibran menjadi titik lemah sekaligus alat tawar yang strategis.
Dalam sebuah podcast di Forum Keadilan TV, Ray Rangkuti mengurai bagaimana isu ini bisa menjadi senjata ampuh dalam percaturan politik pasca-Pilpres.
"Isu pemakzulan Gibran bisa menjadi 'kartu' yang dimainkan untuk menekan kekuatan politik keluarga Jokowi," ujar Ray dikutip dari YouTube pada Senin (25/8/2025).
Yang menarik, sorotan tajam justru mengarah pada sikap Partai Gerindra, partai yang mengusung Prabowo Subianto sebagai presiden. Ray mengamati bahwa partai pimpinan Prabowo itu terkesan mengambil sikap pasif, bahkan cenderung diam, dalam merespons isu yang menyerang pasangan koalisinya.
Sikap ambigu Gerindra—tidak menolak namun juga tidak mendukung—ini memantik spekulasi liar.
Muncul dugaan bahwa isu pemakzulan Gibran sengaja dibiarkan bergulir untuk menjadi alat tawar (bargaining tool) di internal koalisi Prabowo sendiri, khususnya untuk menyeimbangkan pengaruh besar dari keluarga Jokowi.
Baca Juga: Alarm buat Penguasa! Ray Rangkuti Sebut 'Masyarakat Berisik' Oposisi Paling Nyata Saat Ini
Ray Rangkuti bahkan memprediksi bahwa saga pemakzulan ini bisa sengaja dibuat berlarut-larut, menjadikannya sebuah drama politik yang tidak berkesudahan demi kepentingan tertentu.
![Tangkapan layar video Pengamat Politik Ray Rangkuti di Podcast Forum Keadilan TV. [YouTube]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/08/25/24674-ray-rangkuti.jpg)
Ia menganalogikannya dengan kasus Bank Century yang tak kunjung usai dan hanya menjadi panggung politik melalui Panitia Khusus (Pansus).
"Isu ini bisa saja dibuat berlarut-larut seperti kasus Bank Century, misalnya dengan membentuk Pansus 'Fufu Fafa'," katanya dengan nada satir, mengindikasikan bahwa substansi hukum bisa jadi dikesampingkan demi manuver politik jangka panjang.
Di tengah kebisuan Gerindra, justru Partai Golkar yang tampil pasang badan. Ray menyebut bahwa hanya partai berlambang beringin itu yang secara terbuka dan tegas menolak wacana pemakzulan Gibran.
Sikap kontras ini seolah menjadi sinyal adanya faksi dan perbedaan kepentingan yang tajam di dalam tubuh koalisi gemuk pendukung Prabowo-Gibran.
Hal ini menunjukkan bahwa dinamika politik pasca-pemilu masih sangat cair.
Isu pemakzulan Gibran telah bermetamorfosis dari sekadar wacana hukum menjadi bidak catur dalam pertempuran elite untuk mengamankan dan mendominasi kekuasaan di era pemerintahan yang baru.
