REGIONAL:
Suara.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, angkat bicara mengenai polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang kembali menghangat.
Ia memprediksi bahwa kasus ini tidak akan selesai dalam waktu singkat dan berpotensi menjadi isu yang berkepanjangan.
Jimly secara terbuka mengakui bahwa narasi yang dibangun oleh para pengkritik, seperti Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dokter Tifa, mulai memengaruhi pandangannya. Ia menilai argumen yang mereka sampaikan cukup masuk akal.
“Kalau saya perhatikan, saya dengar juga kan apa yang di katakan oleh Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar sama Dokter Tifa, ya lama-lama masuk akal juga, haha,” sebut Jimly, dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, Senin (25/8/25).
Menurut Jimly, permasalahan ini telah berkembang menjadi sangat kompleks, tidak lagi murni persoalan hukum, melainkan telah bercampur dengan sentimen politik.
“Kalau dipelajari, karena ini sudah meluas permasalahannya, jatuhnya campur aduk ini, politik, hukum, macam-macam,” ucapnya.
Ia menduga kuat bahwa kasus dugaan ijazah palsu ini akan berangsur lama.
Pemicunya bukan hanya soal politik, tetapi juga diperparah oleh kekecewaan publik terkait terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.
Hal ini, menurutnya, telah memposisikan Jokowi dan keluarganya sebagai "musuh bersama" bagi kelompok tertentu.
“Kalau menurut saya ini kemungkinan besar akan lama, Panjang. Dan kebetulan ini campur aduk dengan kekecewaan kepada terpilihnya Gibran. Intinya kepada Jokowi dan keluarga ini jadi kayak musuh bersama,” urainya.
Jimly bahkan memproyeksikan isu ini akan terus memanas hingga lima tahun mendatang, didorong oleh emosi yang semakin meluap dari berbagai pihak.
“Kalau saya perhatikan emosinya ini makin meluap, baik para haters, maupun lovers, makin tidak rasional. Kira-kira ini akan berlangsung terus 5 tahun,” sebutnya.
Peran Kunci Presiden Prabowo
Salah satu faktor utama yang membuat kasus ini diprediksi akan panjang adalah posisi Presiden Prabowo Subianto.
Jimly menilai, Prabowo tidak akan ikut campur dalam persoalan ini dan justru akan menjadi pelindung utama bagi wakilnya, Gibran.
“Kalau menurut saya bukan soal normative, tapi realitasnya tidak mungkin. Karena presidennya pasti akan melindungi wakilnya. Kuncinya itu di presiden, karena dialah yang memegang kendali koalisi KIM,” jelasnya.
Dengan kekuatan politik yang menguasai mayoritas parlemen, Prabowo memiliki posisi yang sangat kuat untuk membentengi pemerintahannya.
“Jadi 2/3 DPR, 2/3 MPR itu ada ditangan koalisi, yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Gerindra, yang adalah presiden. Presiden itu saat capres juga yang memilih calon wakilnya itu, sehingga pasti dia akan melindungi. Sehingga selama 5 tahun ini akan terus bergulir, termasuk sikap kepada Jokowi,” sambungnya.
Atas dasar itu, Jimly menyimpulkan bahwa polemik ini kemungkinan besar baru akan mereda pada tahun 2029.
Ia juga pesimis bahwa putusan pengadilan, apapun hasilnya nanti, akan dapat memuaskan semua pihak.
“Ini akan berlangsung sampai 2029,” ujarnya. “Apapun nanti Keputusan dari proses peradilan, pasti nanti tidak akan memuaskan pihak yang dikalahkan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sendiri sempat menunjukkan keheranannya atas isu ijazah Jokowi yang terus-menerus dipersoalkan.
Dalam sebuah Sidang Kabinet Paripurna pada 5 Mei 2025, ia bahkan berkelakar bahwa ijazahnya sendiri bisa menjadi sasaran berikutnya.
“Masalah ijazah dipersoalkan, nanti ijazah saya ditanya – tanya, iya kan?,” ucap Prabowo saat itu.
Prabowo Bantah Jadi Presiden Boneka
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga menepis tudingan bahwa dirinya adalah presiden boneka yang dikendalikan oleh Jokowi.
Ia menjelaskan bahwa komunikasinya dengan Jokowi lebih bersifat konsultasi, mengingat pengalaman Jokowi memimpin negara selama 10 tahun.
“Saya dibilang presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya, saya katakan itu tidak benar,” sebut Prabowo.
Prabowo menambahkan bahwa ia tidak hanya berkomunikasi dengan Jokowi, tetapi juga dengan para presiden pendahulunya, seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri, untuk mendapatkan masukan.
Kontributor : Kanita
TERPOPULER