Alih-alih Bubarkan DPR, Pakar Minta Rakyat Usir Anggota Parlemen yang Tak Becus Bekerja!

Suara.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus memberikan pandangannya soal tuntutan masyarakat sipil yang meminta DPR dibubarkan.

Karus menilai sebagai negara demokrasi Indonesia akan pincang jika DPR dibubarkan.

Teriakan menuntut DPR dibubarkan menggema dalam beberapa waktu terakhir ini. Puncaknya masyarakat sipil menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada Senin (25/8/2025) hingga berujung ricuh.

"Secara realistis, membayangkan negara demokrasi tanpa DPR tentu akan terlihat pincang," kata Karus saat dihubungi Suara.com, Selasa (26/8/2025).

"Bahwa DPR memang mengecewakan dalam banyak hal sekian lamanya, ya itu sebuah fakta. Akan tetapi perubahan yang didorong sekedar oleh emosi semata bisa membawa petaka," katanya menambahkan.

Sebagai negara demokrasi Indonesia menerapkan konsep Trias Politica yang membagi tiga kekuasaan, yakni eksekutif (pelaksana undang-undang), legislatif (pembuat undang-undang), dan yudikatif (penegak hukum).

Menurut Karus, jika DPR dibubarkan, maka hanya akan menyisakan lembaga eksekutif yakni pemerintah dan lembaga yudikatif yaitu aparat penegak hukum.

"Jika DPR tidak ada maka kekuasaan yang selama ini dipegang DPR akan menumpuk di eksekutif tanpa ada kekuasaan kontrol untuk memastikan kekuasaan eksekutif itu tidak sewenang-wenang. Ini tentu akan berbahaya, jika eksekutifnya juga otoriter," jelasnya.

"Jadi selama percaya pada demokrasi, maka keberadaan DPR adalah sesuatu yang perlu dipertahankan," katanya menambahkan.

Karus memandang kekecewaan publik bukan kepada lembaga DPR, melainkan terhadap orang-orang yang mengisinya.

"Kalau mau membubarkan DPR, ya mungkin untuk sekarang ya bubarkan anggota-anggota DPR yang tidak mampu melaksanakan fungsi parlemen sesuai UUD," ujarnya.

Sebab, tidak berfungsinya DPR secara kelembagaan disebabkan oleh anggota parlemen yang tak menjalankan kewajiban dan kewenangannya.

"Jadi paling mungkin ya suruh anggota DPR sekarang untuk bubar, ketimbang lembaganya," kata Karus.