Mimpi jadi Nyata! AMPHURI Sambut Lahirnya 'Ayah Kandung Resmi' Haji dan Umrah Indonesia

Suara.com - Perjuangan panjang para penyelenggara haji dan umrah akhirnya berbuah manis. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) merayakan pengesahan Kementerian Haji dan Umrah oleh DPR RI sebagai sebuah tonggak sejarah yang telah mereka idam-idamkan sejak lama.

Bagi AMPHURI, ini bukan sekadar lembaga baru, melainkan lahirnya “ayah kandung resmi” yang akan fokus mengurusi jamaah dan ekosistem haji-umrah setelah 75 tahun berada di bawah naungan Kementerian Agama.

Ketua Umum DPP AMPHURI, Firman M Nur, tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Ia menyebut asosiasinyalah yang menjadi inisiator ide pembentukan kementerian khusus ini sejak masa penyusunan kabinet Presiden Prabowo Subianto.

“AMPHURI sudah lama merindukan kita punya Menteri Haji dan Umrah. Alhamdulillah, hari ini terwujud. Kami apresiasi Presiden Prabowo yang telah mencatat sejarah baru,” ujar Firman kepada wartawan, Selasa (26/8/2025).

Menurutnya, kementerian ini akan menjadi jawaban atas berbagai tantangan, terutama dalam diplomasi internasional. 
Selama ini, Indonesia yang hanya diwakili setingkat direktorat dianggap tidak selevel dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

“Selama ini, hubungan diplomasi sering timpang. Dengan adanya kementerian, posisi kita akan apple to apple,” tegasnya.

Dengan posisi tawar yang lebih kuat, Firman yakin Indonesia bisa lebih baik dalam melindungi kepentingan jamaah dan para Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) serta Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) resmi di tanah air.

Sebagai pihak yang sejak awal mengusulkan, AMPHURI menyatakan siap 100% menjadi mitra strategis dan berperan aktif membantu kementerian baru dalam menyusun aturan turunan undang-undang.

DPR Sahkan UU Bentuk Kementerian Haji dan Umrah

Sebelumnya, sebuah langkah bersejarah dalam tata kelola haji dan umrah Indonesia telah diambil. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Pengesahan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal ini menandai lahirnya sebuah lembaga baru yang akan mengurusi jemaah: Kementerian Haji dan Umrah.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dapat disetujui menjadi undang-undang?" tanya Cucun di hadapan anggota dewan. 

Pertanyaan itu dijawab dengan seruan "Setuju" yang menggema di ruang sidang, menandai berakhirnya era Badan Penyelenggara (BP) Haji.

Transformasi dari badan menjadi kementerian ini merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo Subianto. 

Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Presiden ingin memperkuat sistem penyelenggaraan haji agar lebih modern, transparan, dan akuntabel.

"Revisi UU ini bukan untuk mengubah esensi ibadah, tetapi untuk menyempurnakan sistem sesuai dinamika dan kebutuhan jemaah," jelas Supratman. 

Dengan adanya kementerian khusus, pemerintah berharap tata kelola haji dan umrah akan naik kelas, memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi jutaan jemaah Indonesia