Normalisasi Sungai Jadi Prioritas, Pemprov DKI Targetkan 14 Penlok Rampung 2028

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mempercepat program normalisasi Kali Ciliwung sebagai bagian dari strategi pengendalian banjir. Sebanyak 14 penetapan lokasi (penlok) akan disiapkan untuk proses pembebasan lahan.

Lokasi prioritas ini mencakup wilayah-wilayah yang kerap dilanda banjir, antara lain Kebon Manggis, Kampung Melayu, Bidara Cina, Manggarai, Bukit Duri, Kebon Baru, hingga Tanjung Barat.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mempercepat proyek yang selama bertahun-tahun terhambat.

“Saya sudah menandatangani penlok di lokasi yang memang tidak layak dihuni. Normalisasi Ciliwung segera kita lakukan. Dari 14 penlok, 4 sudah saya tanda tangani,” ujar Pramono saat menghadiri apel siaga banjir di Rawajati, Jakarta Selatan.

Empat penlok yang sudah diteken meliputi Rawajati dan Pengadegan (Jakarta Selatan), serta Cawang dan Cililitan (Jakarta Timur). Sisanya, 10 penlok lain ditargetkan selesai hingga 2027.

Penlok ini akan menjadi dasar hukum pembebasan lahan. Proses pembayaran ganti rugi diperkirakan mulai bulan depan, sementara pekerjaan fisik akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 344 Tahun 2025, salah satu penlok di Cawang dan Cililitan mencakup lahan seluas kurang lebih 67.270 meter persegi, dengan masa berlaku tiga tahun sejak 25 April 2025.

Dari total 33,69 kilometer rencana normalisasi Ciliwung, hingga pertengahan 2025 baru sekitar 17,14 kilometer yang berhasil ditanggul. Sisanya, 16,55 kilometer, masih terhambat akibat pembebasan lahan.

Pramono menegaskan percepatan penlok tahun ini sangat penting agar target bisa tercapai.

“Untuk penanganan banjir di Jakarta, saya fokus pada langkah jangka menengah. Normalisasi Ciliwung menjadi prioritas utama,” ucapnya.

Meski demikian, Pramono mengakui proses pembebasan lahan bukan perkara mudah. Ia menyoroti adanya warga yang sebelumnya sudah direlokasi ke rumah susun, namun kembali menempati bantaran sungai.

“Memang pasti akan ada dinamika saat membebaskan lahan, apalagi ada warga yang sudah direlokasi tetapi balik lagi ke bantaran Ciliwung,” tambahnya.

Dukungan Pemerintah Pusat
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggono menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Pemprov DKI dalam mempercepat normalisasi sungai.

“Insyaallah, banjir kemarin menjadi yang terakhir. Tahun depan sudah tidak ada lagi banjir di Jakarta,” ujar Dody penuh harap.

Ia menegaskan, normalisasi Ciliwung sudah memiliki kajian dasar yang dilanjutkan dengan penyusunan kajian teknis, sehingga pengerjaan bisa langsung dimulai secara bertahap hingga tahun depan.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, menjelaskan bahwa lahan yang dibebaskan akan berstatus milik Pemprov DKI untuk kepentingan pelebaran sungai, sehingga menambah kapasitas dan daya tampung Sungai Ciliwung.

“Panitia pengadaan tanahnya dari Kementerian ATR/BPN, tanahnya dibeli Pemprov DKI. Jadi nanti statusnya milik DKI Jakarta dan digunakan untuk pelebaran sungai,” terangnya.

DPRD Dorong Anggaran Tambahan
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke, mengakui pentingnya percepatan normalisasi sungai. Menurutnya, jika program ini rampung, risiko banjir di Jakarta dapat berkurang hingga 30 persen.

“Tuntas normalisasi Ciliwung, kemungkinan bisa mengurangi banjir sekitar 20–30 persen,” ujar Yuke.

Ia menambahkan, Komisi D DPRD juga menyetujui usulan penambahan anggaran sebesar Rp158,6 miliar dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk pengadaan tanah kali atau sungai. Anggaran tersebut meningkat dari alokasi APBD 2025 sebelumnya sebesar Rp98,7 miliar.

Dana itu juga akan digunakan untuk pembangunan sistem polder dan prasarana di Sungai Apuran.

Yuke menyadari penanganan banjir di Jakarta belum maksimal, sehingga perlu penataan menyeluruh terhadap 13 sungai di Jakarta.

“Kita tahu anggaran terbatas. Karena itu harus bertahap, dengan prioritas normalisasi Ciliwung terlebih dahulu,” jelasnya.

Warga Bidara Cina, Jakarta Timur, Wahyu (33), berharap normalisasi segera dipercepat agar warga tidak lagi dihantui banjir setiap musim hujan.

“Apalagi kalau lima tahunan itu sudah siap-siap jagain barang takut kebanjiran. Semoga kalau sudah beres normalisasi, kita nggak kebanjiran lagi,” pungkasnya. ***