Suara.com - Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI lebih masif melakukan sosialisasi rekrutmen 1.000 petugas pemadam kebakaran (Damkar). Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat tidak salah memahami status kerja yang ditawarkan.
Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Mujiyono, menyebut para pelamar perlu sejak awal memahami posisi yang dibuka berstatus Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dan tidak otomatis diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
“Hal ini penting agar tidak menimbulkan ekspektasi yang keliru bagi masyarakat,” kata Mujiyono kepada wartawan, Senin (11/8/2025).
Ia mengungkapkan, dalam setiap rekrutmen terbuka, selalu ada potensi salah paham di kalangan pelamar terkait peluang menjadi PNS.
Padahal, menurutnya, penugasan sebagai PJLP memiliki mekanisme kontrak tahunan yang berbeda dengan jalur aparatur sipil negara.
“Sejak awal harus dijelaskan dengan jelas statusnya PJLP, sehingga warga yang melamar sudah paham dari awal,” ujarnya.
Mujiyono juga menyoroti kemungkinan membludaknya jumlah pendaftar dalam rekrutmen kali ini. Karena itu, ia meminta Pemprov memastikan sistem pendaftaran yang digunakan benar-benar siap.
“Mengingat pendaftar diperkirakan membeludak, sistem pendaftaran harus siap, dilakukan secara online, dilengkapi layanan pengaduan dan mekanisme banding yang cepat,” jelasnya.
Selain itu, ia mengingatkan agar warga Jakarta sebaiknya tetap menjadi prioritas penerimaan, meski pendaftaran dibuka untuk umum.
“Meskipun dilakukan secara terbuka, menurut kami tetap warga Jakarta sebaiknya menjadi prioritas,” tegasnya.
Politikus Demokrat itu menilai penambahan personel Damkar tidak hanya akan meningkatkan kinerja dalam penanganan kebakaran, tetapi juga memperkuat berbagai layanan penyelamatan yang kerap diminta masyarakat.
“Sekarang petugas damkar bukan hanya memadamkan api, tapi juga ‘memadamkan’ segala urusan warga — dari cincin macet di jari, mengusir ular, membereskan sarang tawon bahkan menurunkan kucing dari pohon,” pungkasnya.
TERPOPULER
