Infografis
- Masyarakat dapat memantau langsung situasi demo buruh 28 Agustus dan kondisi lalu lintas di DPR-Istana
- Aksi massa ini membawa enam tuntutan krusial yang berfokus pada kesejahteraan pekerja
- Demonstrasi tidak hanya terpusat di Jakarta, tetapi juga berlangsung serentak di daerah lain
Suara.com - Jakarta kembali menghadapi aksi demonstrasi besar-besaran yang digelar ribuan buruh pada hari ini, Kamis, 28 Agustus 2025. Aksi yang dipusatkan di dua titik vital, yakni depan Gedung DPR/MPR RI dan Istana Negara, berpotensi menyebabkan rekayasa lalu lintas dan kepadatan di sejumlah ruas jalan utama.
Bagi Anda yang beraktivitas di sekitar lokasi tersebut, memantau kondisi secara real-time adalah kunci untuk menghindari kemacetan. Masyarakat dapat mengakses siaran langsung dari sejumlah kamera CCTV yang tersebar di titik-titik strategis.
Berikut adalah daftar link CCTV yang bisa Anda akses untuk memantau langsung jalannya demonstrasi dan situasi lalu lintas di sekitar Gedung DPR/MPR RI:
Link CCTV Molecool: https://www.molecool.id/live-cctv
Link CCTV Balitower 1: https://cctv.balitower.co.id/Bendungan-Hilir-003-700014_2/embed.html
Link CCTV Balitower 2: https://cctv.balitower.co.id/Bendungan-Hilir-003-700014_3/embed.html
Link CCTV Balitower 3: https://cctv.balitower.co.id/Bendungan-Hilir-003-700014_4/embed.html
Dengan mengakses tautan tersebut, publik bisa mengikuti perkembangan situasi demonstrasi maupun arus lalu lintas secara langsung tanpa harus berada di lokasi.
Aksi yang dimotori oleh Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini tidak hanya digelar di Jakarta, tetapi juga serentak di berbagai kawasan industri besar seperti Karawang, Bekasi, Tangerang, hingga kota-kota lain di berbagai provinsi.
Baca Juga: Cuma Geruduk DPR, Buruh Batal Demo di Istana, Mengapa?
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan ada enam tuntutan utama yang menjadi fokus dalam aksi kali ini, mulai dari penghapusan sistem outsourcing, penolakan upah murah, hingga tuntutan kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5–10,5 persen.
Selain itu, massa buruh juga mendesak pemerintah untuk menghentikan gelombang PHK dan melakukan reformasi pajak yang lebih berpihak pada pekerja.
“Hapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT, dan hentikan diskriminasi pajak terhadap wanita yang menikah. Selama ini banyak ketidakadilan yang terjadi,” kata Said Iqbal pada Rabu (27/8/2025).
