“Bahasa tolol itu bukan pada obyek masyarakat, tapi pada logika berpikir yang menganggap DPR bisa bubar hanya karena gaji dan tunjangan,” tambahnya.
Sahroni juga menekankan bahwa pembubaran DPR justru akan membahayakan sistem demokrasi Indonesia, karena fungsi pengawasan terhadap pemerintah akan hilang.
“Emang setelah bubar DPR, siapa yang mau jalankan pengawasan? Kalau presiden pegang kekuasaan penuh tanpa DPR, justru bahaya,” ujarnya.
TERPOPULER
