Suara.com - Program ambisius Sekolah Rakyat yang baru sebulan berjalan ternyata sudah 'oleng'. Kementerian Sosial (Kemensos) mengakui adanya serangkaian masalah di lapangan, mulai dari anak yang belum bisa baca tulis hingga sarana-prasarana yang tidak lengkap.
Sebagai langkah darurat, Kemensos kini membentuk Gugus Tugas Pengendalian Operasional Sekolah Rakyat untuk membereskan masalah yang mulai terkuak di program prioritas ini.
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, tidak menampik bahwa implementasi program Sekolah Rakyat tidak semulus yang dibayangkan. Dalam rapat di Kantor Kemensos, Rabu (27/8/2025), ia mengakui bahwa masih banyak persoalan yang harus segera ditangani.
"Keberhasilan kuantitatif harus kita tingkatkan menjadi keberhasilan kualitatif, dengan membangun sistem yang lebih baik di setiap Sekolah Rakyat,” jelas Agus Jabo.
Agus Jabo membeberkan beberapa contoh masalah nyata yang sudah teridentifikasi hanya dalam satu bulan pertama;
- Di Bogor: Kepala Sekolah SRMP 10 melaporkan adanya kesenjangan usia fisik dan mental anak. Bahkan ditemukan ada 10 anak yang belum bisa baca tulis dan membutuhkan pendampingan khusus dari psikolog.
- Di Jakarta Timur: Kepala Sekolah SRMA 9 mengeluhkan sarana-prasarana yang masih belum lengkap serta masalah integrasi data ke sistem Dapodik.
Temuan-temuan inilah yang menjadi dasar pembentukan gugus tugas darurat.
Gugus tugas baru ini, menurut Agus Jabo, akan fokus pada pengawasan dan pengendalian 100 Sekolah Rakyat yang sudah beroperasi, dan akan bertambah menjadi 165 titik bulan depan.
Ada empat misi utama yang diembankan kepada tim ini, yakni (1) mengendalikan pelaksanaan program secara keseluruhan, (2) menyelesaikan hambatan-hambatan teknis di lapangan, (3) mengawasi aspek keuangan dan sarana-prasarana, (4) mengawasi kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini guru dan tenaga kependidikan.
“Nantinya, gugus tugas ini akan mengawasi situasi darurat terkait pembelajaran maupun kesejahteraan tenaga pendidikan agar dapat segera diatasi,” kata Agus Jabo.
TERPOPULER
