Suara.com - Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) membanjiri kawasan Monas dalam "Pawai Keadilan Iklim" pada Kamis (28/8/2025).
Dengan semangat membara, mereka menyuarakan tuntutan utama: percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keadilan Iklim yang telah lama dinanti.
Naskah akademik RUU ini sebelumnya telah diserahkan secara simbolik kepada DPR dan DPD, menandakan keseriusan dan persiapan matang dari berbagai elemen masyarakat.
Koordinator ARUKI, Renaldo G Sembiring, dengan tegas menyatakan bahwa undang-undang ini bukan sekadar agenda lingkungan semata.
"Kita ingin agar undang-undang ini bisa menjawab masalah kemanusiaan dan kesejahteraan, tidak hanya soal emisi," ujarnya, menyoroti urgensi regulasi yang berpihak pada masyarakat rentan.
Meskipun DPD telah menyatakan RUU Keadilan Iklim masuk dalam program legislasi nasional, ARUKI tak akan lengah.
Mereka berkomitmen penuh untuk terus mengawal setiap tahapan proses legislasi hingga RUU ini sah menjadi payung hukum yang kuat.
Tak hanya itu, ARUKI juga menyoroti nasib buruh dan pekerja informal sebagai garda terdepan yang paling merasakan dampak krisis iklim.
Renaldo menekankan bahwa isu kesejahteraan buruh memiliki korelasi erat dengan perjuangan keadilan iklim, menegaskan bahwa krisis ini adalah krisis multidimensional yang memerlukan solusi komprehensif.
Pawai yang meriah di Monas ini bukan sekadar aksi unjuk rasa biasa. Ia adalah pernyataan tegas bahwa krisis iklim bukan hanya sekadar isu lingkungan, melainkan krisis kemanusiaan yang mendesak.
Negara dituntut untuk segera merespons dengan kebijakan nyata dan berpihak pada rakyat.
Reporter: Maylaffayza Adinda Hollaoena
TERPOPULER
