Komisi XI DPR ke Australia di Tengah Demo? Misbakhun : Agenda Sudah Lama, Bukan soal Marathon

Suara.com - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menjelaskan soal perjalanan pihaknya ke Australia, yang dijadwalkan pada 26 Agustus hingga 1 September 2025 di tengah rangkaian aksi unjuk rasa di Jakarta.

Dia menjelaskan bahwa agenda tersebut sudah dijadwalkan sebelum rangkaian aksi demonstrasi yang mempersoalkan tunjangan hunian bagi anggota DPR RI.

Agenda tersebut, kata dia, dilakukan untuk kunjungan kerja dan panitia kerja (panja) Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK).

“Agenda nya sudah lama dijadwalkan jauh sebelum ada peristiwa demo di Jakarta. Karena menurut agenda dan jadwalnya RUU P2SK harus diselesaikan di Panja pada 8 September 2025,” kata Misbakhun saat dihubungi Suara.com, Sabtu (30/8/2025).

Politikus Partai Golkar itu menyebut bahwa kunjungan Komisi XI itu dilakukan bersama mitra kerjanya, yaitu Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementrian Keuangan, Bank BNI, dan Bank BTN.

Membantah adanya agenda di luar rapat kerja sebagaimana rencana perjalanan yang beredar di media sosial.

Menurut dia, agenda seperti menikmati Sydney Marathon tidak dijadwalkan dalam kunjungan ini.

“Tidak ada agenda ke Sydney Marathon atau agenda lain selain rapat dengan pihak yg saya sebutkan di atas dan itinerary itu dibuat bukan oleh pihak Sekretariat Komisi XI DPR RI,” ungkap Misbakhun.

Dia menduga rencana perjalanan yang beredar tersebut dibuat oleh agen perjalanan yang dipekerjakan Komisi XI DPR RI tanpa persetujuan.

Baca Juga: Pria Viral Kejang Saat Demo di Medan Ternyata karena Belum Makan

“Komisi XI tidak tahu menahu serta tidak bertanggung jawan dengan isi itinerary tersebut karena sejak awal Komisi XI tidak ada agenda tersebut,” tegas Misbakhun.

Lebih lanjut, dia menuturkan agenda perjalanan ini berisi kunjungan ke Canberra (27/8) delegasi Komisi XI bertemu dengan Dubes RI di Canberra di KBRI, bertemu dengan para Mahasiswa Indonesia yang menerima Beasiswa LPDP.

“Karena LPDP sebagai lembaga pengelolaan dana abadi pendidikan adalah bagian dari Kementrian Keuangan dimana BPPK Kemenkeu ikut hadir," jelas Misbakhun.

Dia menambahkan, Komisi XI ingin mengetahui secara langsung apakah proses penyaluran beasiswa LPDP di Australia berjalan sesuai dengan apa yang diprogramkan dan isu yang apa saja ada dalam penyaluran LPDP di Australia.

Kemudian, dia menyebut, pihaknya bertemu dengan Australian National Audit Office (ANAO) di kantor ANAO di Canberra untuk memastikan bahwa kerja sama BPK RI dengan ANAO soal pertukaran informasi, penguatan kapasitas, pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik.

Berikutnya ialah kunjungan ke Australia Payment Network (AusPayNett) di Sydney (28/8) untuk mengetahui bagaimana Australia menerapkan national system payment perbankan mereka sebagai organisasi self regulatory body yang terpisah dari bank sentral Australia

“Organisasi sistem payment tersebut perlu dipelajari efektivitas dan praktik bisnisnya untuk memperkuat dan memperkaya pemahaman penerapan payment sistem yang ideal untuk Indonesia,” ujar Misbakhun.

“Termasuk penggunaan tekhnologi dan digitalisasi sistem pembayaran penggunaan QRIS atau tap NFT yang banyak dipraktikkan secara berbeda-beda pada skala teknologi pada industri dan pihak regulator,” tambah dia.

Komisi XI, lanjut dia, juga mengunjungi kantor representative office Bank BNI di Sydney (28/8) yang belum 1 tahun di buka di Sydney untuk mengetahui apa saja transaksi pelayanan perbankan antara Indonesia dan Australia yang dilayani.

Misbakhun mengungkapkan transaksi batu bara di Australia sudah mencapai 2 milyar Dolar Australia sementara pendidikan dan pariwisata mencapai 1,45 milyar Dolar Australia.

“Belum lagi ada 5 konglomerat besar Indonesia mempunyai konsesi tambang sebanyak lebih dari 10. Itu adalah size bisnis yang besar dimana BNI ingin memberikan pelayanan untuk itu,” kata Misbakhun.

Lalu, Komisi XI bersama Bank Indonesia bertemu dengan Reserve Bank of Australia (RBA) Bank Sentral Australia (29/8) di Sydney untuk mendiskusikan penerapan national payment gateway dalam rangka cross border transaction dan membuka peluang kerja sama QRIS Indonesia bisa dipakai di Australia.

Sebab, kata Misbakhun, banyak pelajar dan wisatawan dari Indonesia sehingga dibuka peluang penerapan QRIS Indonesia di Australia seperti hal nya di Jepang, Thailand dan Malaysia.

“Topik berikutnya adalah mengenai isu yg sedang kuat yaitu Central Bank Digital Currency (CBDC) yang makin kuat dorongan mewujudkan CBDC karena desakan yg kuat soal crypto, sebagai asset keuangan di mana isu stabel coin, digital ledger dan tokenisasi aset keuangan sebagai produk under lying,” tandas dia.