Suara.com - Rentetan demonstrasi yang berujung anarkis hingga penjarahan kediaman sejumlah anggota DPR RI bukanlah sekadar gerakan yang ditunggangi oleh kelompok kepentingan.
Menurut Pengamat Politik, Yusfitriadi, fenomena ini adalah manifestasi murni dari akumulasi kemarahan dan kekecewaan publik terhadap negara.
Ia menilai, apa yang terjadi di jalanan dalam beberapa hari terakhir merupakan cerminan dari krisis kepercayaan yang mendalam terhadap tiga pilar utama negara.
Yusfitriadi menegaskan bahwa akar masalah dari gejolak sosial ini adalah hilangnya kepercayaan publik.
Gerakan massa yang terjadi secara sporadis di berbagai daerah menunjukkan adanya persoalan fundamental dalam hubungan antara rakyat dan para penyelenggara negara.
"Melihat konsolidasi dan gerakan mahasiswa dan rakyat kemarin saya melihat murni sebuah akumulasi krisis legitimasi masyarakat terhadap penyelenggara negara, apakah itu parlemen, pemerintah maupun lembaga penegak hukum," katanya, Senin, 1 September 2025.
Meski tak menampik kemungkinan adanya pihak yang mencoba memanfaatkan situasi, Yusfitriadi mengingatkan agar pemerintah tidak berlindung di balik narasi 'penunggang' atau 'penyusup' untuk mendelegitimasi gerakan rakyat.
Menurutnya, narasi semacam itu justru mengaburkan substansi masalah yang sebenarnya.
"Andaipun ada orang-oramg atau kelompok yang memanfaatkan gerakan rakyat tersebut untuk kepntingan-kepentingan lain saya pikir kondisi itu tidak bisa dihindarkan. Sehingga jangan selalu dinarasikan dominan tunggangannya," tegasnya.
Baca Juga: Pernyataan Sri Mulyani Usai Rumahnya Dijarah Massa, Singgung Kualitas Demokrasi
Ia mendesak agar pemerintah, baik dari sisi legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, melakukan introspeksi mendalam alih-alih menyalahkan masyarakat.
Kemarahan publik, menurut Yusfitriadi, tidak muncul dalam ruang hampa. Ada serangkaian pemicu nyata yang berasal dari perilaku elite dan kebijakan yang tidak populis.
Pemicu-pemicu inilah yang menjadi bahan bakar utama dari gelombang protes massa.
"Bagaimana bisa kita katakan ada desain teroganisir untuk kepentingan tertentu, triggernya perilaku dan mentalitas buruk beberapa anggota legislatif, berbagai kebijkan negara yang menyakiti hari rakyat, dalam prosesnya ada penangkapan dan pemukulan berbagai aktifis mahasiswa, bahkan penggilasan ojol oleh aparat negara," jelasnya.
Puncak dari kekecewaan ini, lanjutnya, adalah ketika berbagai tuntutan dan penolakan terhadap kebijakan kontroversial sama sekali tidak didengar oleh pemerintah dan DPR.
Ketika jalur aspirasi formal terasa buntu, maka jalanan menjadi satu-satunya pilihan yang tersisa bagi rakyat.
"Tuntutan yang selama ini dalam berbagai kebijakan tidak didengar oleh DPR RI atau Pemerintah. Sehingga siapapun akan bergerak dan terpanggil untuk turun ke jalan. Bahkan dinamika ini terjadi tidak hanya di jakarta, tapi dibeberpa provinsi atau kabupaten / kota di Indonesia," jelas dia.
Kontributor : Egi Abdul Mugni
